Jakarta (tutur.co.id)- Sepanjang 2025, pemerintahan mencatat dinamika yang cukup intens melalui serangkaian perombakan Kabinet Merah Putih. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, Presiden Prabowo setidaknya empat kali melakukan reshuffle, mulai dari penyegaran di sektor pendidikan hingga perombakan besar di bidang ekonomi dan penataan kelembagaan.
Langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga ritme kerja kabinet agar tetap adaptif dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang.
Timeline Reshuffle Kabinet 2025
19 Februari 2025 — Reshuffle Perdana
Perombakan pertama dilakukan saat usia kabinet baru memasuki sekitar empat bulan. Pada momentum ini, Prabowo melantik enam pejabat, termasuk mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.
8 September 2025 — Reshuffle Besar
Perombakan besar dilakukan dengan mengganti sejumlah posisi strategis. Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Pada saat yang sama, pemerintah juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Sejumlah posisi penting bahkan sempat dibiarkan kosong sebagai bagian dari penataan lanjutan.
17 September 2025 — Pengisian Jabatan Kosong
Sekitar sepekan setelah reshuffle besar, pemerintah melengkapi posisi yang belum terisi. Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sementara Erick Thohir dipercaya menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga.
Adapun posisi Menteri BUMN untuk sementara diisi oleh Dony Oskaria sebagai pelaksana tugas.
8 Oktober 2025 — Penataan Lanjutan dan Kelembagaan
Perombakan kembali dilakukan dengan fokus pada penguatan struktur kabinet. Benjamin Paulus Octavianus dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, menambah jumlah wakil menteri di kedua kementerian tersebut.
Pada hari yang sama, Dony Oskaria resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN seiring perubahan struktur kelembagaan dari kementerian menjadi badan. Selain itu, pemerintah membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Velix Wanggai, serta melantik sejumlah duta besar untuk negara sahabat.
Rangkaian reshuffle sepanjang 2025 menunjukkan pola kepemimpinan yang cenderung adaptif, dengan perombakan dilakukan tidak hanya untuk mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan penyesuaian arah kebijakan.
Dalam konteks tersebut, reshuffle menjadi instrumen penting bagi pemerintahan Prabowo untuk menjaga efektivitas kerja kabinet sekaligus memastikan program prioritas berjalan sesuai target di tengah dinamika nasional dan global.