Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat peran koperasi desa sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa bergantung pada impor.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya difokuskan pada sisi produksi, tetapi juga mencakup pascaproduksi hingga distribusi. Koperasi desa akan berperan sebagai off-taker yang menyerap hasil produksi masyarakat, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perikanan hingga kerajinan.
“Fungsi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah menjadi penampung yang menyerap seluruh hasil produk masyarakat di desa,” ujar Ferry dalam keterangan resmi, Minggu (26/4/2026).
Ia menyoroti kelemahan sektor pascaproduksi yang selama ini belum optimal. Untuk mengatasinya, pemerintah akan melengkapi koperasi dengan teknologi tepat guna, seperti alat pengering (dryer) untuk menjaga kualitas gabah sesuai standar Bulog, serta fasilitas cold storage guna memperpanjang daya simpan produk hortikultura dan perikanan.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, hasil produksi desa diharapkan tidak hanya terserap di pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor.
Selain itu, koperasi desa juga akan difungsikan sebagai penyalur kebutuhan pokok dan barang subsidi pemerintah. Peran koperasi bahkan diperluas sebagai kanal distribusi bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH), agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah mendorong penerima bantuan sosial untuk menjadi anggota koperasi. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Dukungan terhadap penguatan koperasi juga datang dari daerah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan koperasi harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
“Kita ini secara politik sudah satu orang satu suara, tetapi dalam ekonomi belum sepenuhnya berjalan sesuai konstitusi. Ekonomi itu usaha bersama, bukan usaha segelintir orang,” ujarnya.
Ia juga mendorong transformasi koperasi agar tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam, tetapi masuk ke seluruh rantai nilai, mulai dari produksi, distribusi hingga industri. Kolaborasi antaranggota dan penguatan transaksi di dalam ekosistem koperasi dinilai menjadi kunci agar koperasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas sekaligus menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah dinamika global.