Jakarta (tutur.co.id) — Trimegah Sekuritas Indonesia menilai langkah Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis points (bps) menjadi 5,25 persen merupakan keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas rupiah dan kredibilitas kebijakan moneter nasional.
Analis Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, mengatakan tekanan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan sekadar volatilitas pasar biasa, melainkan kondisi yang membutuhkan respons moneter yang bersifat pre-emptive.
“Keputusan BI sudah tepat. Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, ini adalah pernyataan bahwa policy anchor Indonesia masih dijaga. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, biaya stabilisasi akan jauh lebih mahal,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
Menurut Fakhrul, kenaikan BI-Rate tersebut berpotensi menjadi titik balik penguatan rupiah setelah sebelumnya mengalami tekanan tajam.
Ia memperkirakan nilai tukar rupiah dapat menguat secara bertahap menuju level Rp17.300 per dolar Amerika Serikat sebelum bergerak menuju titik keseimbangan baru di kisaran Rp16.800 per dolar AS.
“Rupiah sudah selesai fase overshooting-nya. Dengan respons BI yang tegas, pasar sekarang punya jangkar baru. Level Rp17.300 menjadi titik berhenti pertama, dan apabila koordinasi kebijakan berjalan baik, rupiah bisa bergerak menuju Rp16.800,” katanya.
Fakhrul juga menilai pelaku pasar saat ini tidak perlu terlalu defensif terhadap dolar AS. Menurut dia, kombinasi kebijakan moneter dan stabilisasi pasar akan membantu memperkuat rupiah dalam beberapa waktu ke depan.
Ia menyoroti langkah BI melalui intervensi valuta asing, penguatan domestic non-deliverable forward (DNDF), non-deliverable forward (NDF), serta perluasan transaksi Local Currency Transaction (LCT) sebagai instrumen pendukung stabilisasi nilai tukar.
“Ini saatnya mulai buang dolar secara bertahap. Bukan karena risiko global hilang, tetapi karena Indonesia akhirnya memberi respons kebijakan yang cukup kuat. Kalau policy signal sudah jelas, posisi dolar yang terlalu besar mulai kehilangan daya tariknya,” ujar Fakhrul.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah dan bank sentral belum selesai. Setelah kenaikan BI-Rate, langkah lanjutan yang perlu dilakukan adalah memperbaiki struktur pasar uang dan obligasi domestik.
Menurut dia, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) perlu mulai diturunkan secara bertahap agar likuiditas tidak terlalu terkonsentrasi di instrumen jangka pendek.
“Setelah BI-Rate naik, SRBI tidak boleh terlalu lama menjadi magnet utama likuiditas. Kalau SRBI terlalu menarik, dana akan terus terkonsentrasi di instrumen pendek. Ini bisa mengganggu pasar SBN, menekan yield curve, dan membuat transmisi kebijakan tidak sehat,” jelasnya.
Fakhrul menambahkan normalisasi kurva imbal hasil atau yield curve menjadi faktor penting untuk mendukung masuknya investor ke obligasi jangka panjang serta memperbaiki ekspektasi pasar terhadap rupiah.
Menurutnya, masuknya investor ke obligasi tenor panjang juga akan membantu pembiayaan pembangunan nasional.
“BI sudah melakukan bagian pertamanya. Sekarang perlu fase kedua yaitu SRBI turun, yield curve diperbaiki, dan ekspektasi pasar dinormalkan. Rupiah tidak hanya butuh suku bunga tinggi, rupiah butuh struktur pasar yang kredibel,” ujarnya.
Selain itu, Fakhrul menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia menilai komunikasi fiskal pemerintah perlu diperkuat, terutama terkait subsidi energi, strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), serta arah pembiayaan pemerintah.
“BI dan Kemenkeu harus kompak. BI menjaga jangkar stabilitas, Kemenkeu menjaga kredibilitas fiskal. Kalau keduanya berjalan bersama, rupiah bisa menguat, yield bisa lebih sehat, dan pasar akan kembali percaya pada cerita besar Indonesia,” pungkas Fakhrul.