Jakarta (tutur.co.id) — Balikpapan bukan cuma jadi saksi peresmian kilang. Di kota minyak itu, pemerintah datang membawa kabar yang terdengar seperti cerita lama yang akhirnya jadi nyata. Indonesia, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, sedang bersiap menutup keran impor solar, bukan tahun depan, tapi tahun ini.
Selama bertahun-tahun, solar selalu jadi cerita tentang ketergantungan. Konsumsi tinggi, produksi tertinggal, impor tak terelakkan. Namun hitungan terbaru pemerintah menunjukkan arah yang berbalik. Tahun ini, konsumsi solar nasional diperkirakan menyentuh angka 38 juta kiloliter. Dari jumlah itu, sekitar 5 juta kiloliter sebelumnya masih harus didatangkan dari luar negeri.
Masalahnya, angka itu kini tak lagi menakutkan. Produksi solar dalam negeri, menurut Bahlil, sudah cukup untuk menutup celah tersebut. Bahkan, bukan sekadar menutup, tapi berlebih.
“Impor (solar) kita tinggal 5 juta kl, jadi sudah tertutupi. Bahkan, surplus 1,4 juta kl,” ujar Bahlil di Balikpapan, Senin (12/1), dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.
Surplus ini, kata dia, bukan hasil sulap semalam. Ada dua faktor utama yang jadi penopangnya. Yang pertama datang dari kebijakan energi yang sejak beberapa tahun terakhir pelan-pelan digeser. Pemerintah akan menaikkan porsi biodiesel menjadi B50 tahun ini, melanjutkan langkah sebelumnya di B40.
Dengan komposisi 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar, biodiesel B50 otomatis menekan kebutuhan solar fosil. Semakin besar campuran minyak sawit, semakin kecil pula ketergantungan pada solar murni. Bagi pemerintah, ini bukan cuma soal energi, tapi juga soal arah industri dan kemandirian.
Faktor kedua datang dari sisi infrastruktur. Kilang Balikpapan yang diresmikan hari ini diproyeksikan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Kilang ini ditargetkan mampu menghasilkan 1,8 juta kiloliter solar per tahun. Efek lanjutannya bukan cuma menambah pasokan, tapi juga mengurangi beban impor yang selama ini menggerogoti neraca.
“Alhamdulilah atas perintah Bapak Presiden, mulai sekarang yang kita bicarakan ini tidak ada lagi impor solar ke depan,” jelas dia.
Namun cerita surplus ini tetap punya catatan kaki. Solar yang dimaksud Bahlil adalah solar dengan spesifikasi cetane number 48, standar yang paling banyak dipakai untuk kebutuhan umum. Untuk solar dengan cetane number 51, yang biasa dipakai sektor industri, Indonesia masih harus mengimpor, meski volumenya jauh lebih kecil.
Jumlahnya sekitar 600 ribu kiloliter. Angka ini, menurut Bahlil, juga tidak akan dibiarkan terlalu lama. Pemerintah sudah meminta Pertamina untuk menyiapkan langkah agar impor solar jenis ini bisa dihentikan.
“Sementara (solar) C51, impor kita itu hanya 600 ribu kl. Nanti di semester kedua, saya minta Pertamina untuk membangun agar tidak kita impor,” tutupnya.
Jika semua berjalan sesuai rencana, cerita tentang solar tak lagi soal impor, melainkan soal bagaimana Indonesia mengelola kelebihan produksinya sendiri. Sebuah babak baru, setidaknya di atas kertas, sedang disiapkan.