Jakarta (tutur.co.id) – Pemerintah kembali mematok optimisme tinggi dalam penyelenggaraan arus mudik Lebaran 2026. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melaporkan potensi pergerakan masyarakat mencapai 143,91 juta orang, atau lebih dari separuh populasi Indonesia. Angka yang tampak terkendali di atas kertas itu justru menyimpan ironi: pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan realisasi kerap melampaui proyeksi.
“Mobilitas masyarakat pada masa Lebaran cenderung melampaui angka survei,” ujar Dudy dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat, 13 Maret 2026. Pada 2025, misalnya, proyeksi 146 juta pemudik membengkak menjadi 154 juta dalam realisasi.
Dominasi kendaraan pribadi tetap tak tergoyahkan. Sebanyak 76,24 juta orang diperkirakan memilih mobil pribadi—sebuah sinyal bahwa ketergantungan pada transportasi individual belum terpecahkan. Moda publik masih menjadi pelengkap, bukan tulang punggung.
Pemerintah memang menyiapkan angka besar: 31.000 bus, ratusan kapal laut dan penyeberangan, hingga ribuan rangkaian kereta api. Program mudik gratis juga kembali digelar dengan target lebih dari 113 ribu penumpang. Namun, skala ini terlihat kontras dengan besarnya pergerakan yang diprediksi menembus ratusan juta orang.
Di titik-titik krusial, potensi penumpukan tetap membayangi. Bandara Soekarno-Hatta, lintas Merak–Bakauheni ferry crossing, Stasiun Pasar Senen, hingga Terminal Pulogebang disebut sebagai simpul terpadat—lokasi-lokasi yang saban tahun menjadi barometer sekaligus titik rawan kemacetan dan kepadatan ekstrem.
Dari sisi pengamanan, Listyo Sigit Prabowo mengandalkan Operasi Ketupat 2026 dengan mengerahkan 161.243 personel gabungan. Targetnya jelas: mempertahankan tingkat kepuasan publik yang diklaim mencapai 90,9 persen pada 2025. “Target kita bagaimana mempertahankan ataupun meningkatkan,” kata Sigit.
Namun, di balik deretan angka dan klaim kesiapan itu, persoalan mendasar belum banyak bergeser. Ketergantungan pada kendaraan pribadi, ketimpangan kapasitas infrastruktur, hingga pola perjalanan yang terkonsentrasi di waktu yang sama tetap menjadi pekerjaan rumah tahunan.
Mudik, sekali lagi, bukan sekadar soal pergerakan massal, melainkan cermin dari tata kelola transportasi nasional. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, negara tampak masih bertaruh pada operasi besar bernama Operasi Ketupat—belum pembenahan sistemik yang lebih mendasar. (sas)