Jakarta (tutur.co.id) – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat melebar menjadi Rp54,6 triliun per 31 Januari 2026. Meski demikian, pemerintah menegaskan posisi fiskal tetap terkendali dan sesuai desain awal APBN tahun berjalan.
Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun, sedangkan belanja negara menembus Rp227,3 triliun. Secara rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit tercatat sebesar 0,21 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi nasional.
“Dengan dinamika yang terjadi, defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).
Pendapatan Tumbuh, Pajak Melonjak
Realisasi pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun terdiri atas penerimaan perpajakan Rp138,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp33,9 triliun.
Secara rinci, penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp116,2 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp22,6 triliun. Pendapatan negara tumbuh 9,5 persen secara tahunan, dengan penerimaan pajak melonjak 30,7 persen (year on year).
Namun, kinerja kepabeanan dan cukai tercatat terkontraksi 14 persen. Pemerintah menilai lonjakan penerimaan pajak mencerminkan perbaikan aktivitas ekonomi sekaligus peningkatan efisiensi pengumpulan pajak.
“Pertumbuhan pajak di Januari tumbuh 30,7 persen, ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan efisiensi pengumpulan pajak,” tutur Purbaya.
Belanja Tumbuh 25,7 Persen
Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp227,3 triliun atau tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun dan transfer ke daerah Rp95,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp55,8 triliun dan belanja non-K/L Rp76,1 triliun.
Menurut Purbaya, akselerasi belanja sejak awal tahun diarahkan untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026.
Pembiayaan dan Keseimbangan Primer
Untuk menutup defisit, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp105,1 triliun hingga akhir Januari 2026. Sementara itu, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun.
“Keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun. Ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan,” kata Purbaya.
Dengan kombinasi pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, serta defisit yang masih dalam batas aman, pemerintah optimistis APBN 2026 tetap menjadi instrumen utama menjaga stabilitas dan menopang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini.