Jakarta (tutur.co.id) — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya dekarbonisasi sektor transportasi sebagai langkah konkret dan mendesak dalam menghadapi krisis perubahan iklim global.
Menurut AHY, transportasi menjadi salah satu sektor yang berada dalam kendali langsung manusia dalam menekan produksi karbon. Hal tersebut disampaikannya dalam Town Hall Meeting yang dihadiri pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga, badan usaha, serta kalangan akademisi di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
“Di antara faktor yang sangat menentukan dan itu dalam kontrol manusia adalah bagaimana kita memproduksi karbon,” ujar AHY.
Berdasarkan pemetaan pemerintah, sektor energi masih menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca nasional. Di dalam sektor energi tersebut, transportasi menempati posisi ketiga penyumbang emisi karbon, setelah sektor minyak dan gas (migas) serta manufaktur.
“Begitu dibedah energi, tentu ada oil and gas, kemudian sektor manufaktur, dan yang ketiga adalah sektor transportasi. Sebanyak 22% emisi karbon dari sektor energi disumbang oleh transportasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, AHY memaparkan bahwa emisi dari sektor transportasi didominasi oleh transportasi darat dengan kontribusi mencapai 89%, disusul transportasi laut dan udara, sementara sektor perkeretaapian menyumbang porsi paling kecil.
Untuk menekan emisi tersebut, pemerintah mendorong perubahan pola pikir masyarakat yang dibarengi dukungan kebijakan serta insentif. Salah satu fokus utama adalah peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
“Artinya yang perlu kita lakukan adalah mendukung pengembangan sektor transportasi publik atau transportasi massal. Harus semakin banyak dan semakin mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” tegas AHY.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih bersih serta percepatan elektrifikasi kendaraan. AHY menilai peningkatan adopsi kendaraan listrik akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan emisi karbon dalam jangka panjang.
“Maka 2030 dan seterusnya hingga 2045 bahkan 2060, kita bisa mereduksi carbon footprint atau emisi karbon yang jika tidak dikendalikan akan menghadirkan dampak buruk terhadap lingkungan dan keberlangsungan anak cucu kita,” pungkasnya.