Jakarta (tutur.co.id) — Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 5.000 desa nelayan hingga 2029 sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi akar rumput. Pada tahap awal, sebanyak 1.000 desa nelayan akan direalisasikan pada 2026.
Rencana tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).
Program ini mencakup pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal penangkap ikan, hingga kendaraan distribusi. Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sekaligus memutus ketergantungan nelayan terhadap tengkulak.
“Kita akan mempermudah proses izin agar pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara bisa langsung mengekspor hasil-hasil dari desa-desa,” ujar Prabowo.
Skema Koperasi dan Kredit Lunak
Presiden menegaskan, model pembiayaan desa nelayan dirancang berbasis koperasi dengan tenor kredit lunak 10–12 tahun. Skema tersebut bukan bantuan hibah, melainkan investasi produktif yang akan dikembalikan secara bertahap.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap terbentuk ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Selain pembangunan desa nelayan, pemerintah juga menargetkan pembentukan sekitar 30.000 koperasi yang dilengkapi gudang dan fasilitas pendukung ekonomi desa.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani, serta menjaga stabilitas harga protein dan bahan pokok di tingkat konsumen.
Transformasi Ekonomi dari Bawah
Prabowo menekankan bahwa transformasi desa menjadi prioritas utama dalam agenda pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan pemerintah pada 2026 dan seterusnya.
Dengan menggerakkan sektor perikanan dan koperasi desa, pemerintah berharap pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada kota besar, tetapi juga bertumbuh dari wilayah pesisir dan pedesaan.
Program 5.000 desa nelayan dan 30.000 koperasi tersebut menjadi bagian dari desain besar pembangunan ekonomi berbasis komunitas, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas ekspor, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.