Jakarta (tutur.co.id) – Pemerintah pusat dan daerah mengerahkan seluruh sumber daya sejak awal bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut keterlibatan lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat menjadi kunci percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Secara nasional, terdapat 52 kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Sebanyak 18 berada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Menurut Tito, sebagian besar daerah menunjukkan kemajuan pemulihan, meski sejumlah wilayah masih membutuhkan intervensi ekstra.
“Di Aceh sudah banyak terlihat pemulihan berkat kecepatan dan kerja keras semua pihak,” ujar Tito saat memimpin Rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Namun, ia mengakui beban terberat masih berada di beberapa daerah. Di Aceh, wilayah yang dinilai paling membutuhkan percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Aceh Tamiang menjadi perhatian utama karena roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi dinilai belum berjalan efektif.
Kondisi serupa juga masih ditemukan di sejumlah daerah Sumatera Utara—Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga—serta tiga wilayah di Sumatera Barat, yakni Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Daerah-daerah ini kini menjadi prioritas lanjutan pemerintah pusat.
Tito menyebut pembersihan lumpur dan puing sisa bencana sebagai pekerjaan mendesak. Pemerintah telah menambah personel TNI dan Polri untuk mempercepat proses tersebut, sembari menghidupkan kembali fungsi pemerintahan daerah.
“Aceh Tamiang ini harus betul-betul dikeroyok rame-rame supaya secepat mungkin bangkit,” tutur Tito.
Selain pembersihan fisik, pemerintah juga mempercepat pendataan kerusakan rumah—dari kategori ringan hingga berat—sebagai dasar penyaluran bantuan. Tito mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi penanggung jawab utama pendataan terverifikasi, mengingat lembaga itu pula yang akan membayarkan bantuan kepada warga.
Pemerintah menyiapkan hunian tetap bagi warga yang kehilangan rumah, serta bantuan tunai bagi rumah dengan kerusakan ringan dan sedang. Bagi korban yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyediakan hunian sementara atau bantuan sewa sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi—termasuk bagi petani—juga disiapkan untuk mempercepat normalisasi aktivitas warga.
Untuk memperkuat pemulihan di Aceh Tamiang, Kementerian Dalam Negeri akan mengirim lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mereka akan diterjunkan selama sebulan mulai awal Januari 2026 untuk membantu mengaktifkan kembali pemerintahan desa dan layanan publik.
“Kami masukkan sebagai bagian dari kurikulum,” ujar Tito.
Rapat pemulihan pascabencana ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, serta jajaran Pemerintah Provinsi Aceh.
Pemerintah menegaskan targetnya jelas: pemulihan dipercepat, pengungsian dikurangi, dan roda ekonomi segera bergerak kembali.