Padang (tutur.co.id) – Kepala daerah se-Sumatra Barat berkumpul untuk menghimpun masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Masukan dari kepala daerah akan membuat strategi penanganan pascabencana menjadi lebih baik.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana termasuk di Sumbar. Mobilisasi ini melibatkan TNI, Polri, kementerian, lembaga, serta seluruh unsur pemda.
Lebih lanjut Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatra Utara dan Sumbar. Mendagri ditugaskan Presiden Prabowo Subianto menjadi Ketua Satgas tersebut.
Sejak awal ditugaskan, Tito Karnavian telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi masing-masing daerah terdampak.
“Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumbar di Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
Sesuai data awal, 16 dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, berdasarkan hasil rapat dan pemantauan melalui dashboard kebencanaan serta rapat koordinasi intensif, kondisi pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan. Tito mengapresiasi kinerja Pemprov Sumbar termasuk pihak terkait yang dinilai cepat melakukan pemulihan.
“Indikator-indikator di Sumatra Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kaupatennya,” tandas Tito Karnavian.
Namun, Mendagri kembali memastikan berbagai indikator pemulihan mulai dari jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti BBM, listrik, air bersih, internet, dan gas LPG.
“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, disampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini, biar semua bergerak,” jelasnya.