Jakarta (tutur.co.id) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjutak melontarkan pertanyaan terkait sumber dana yang didapat untuk memproduksi Film Pesta Babi yang kini ramai menjadi perhatian publik.
Pertanyaan itu tentunya menyasar kepada sosok mantan jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono yang belakangan namanya juga mulai jadi perbincangan publik berbarengan dengan polemik film yang mengangkat realita konflik pembangunan di Tanah Cenderawasih.
Dalam sebuah video singkat redaksit terima, Dandhy Dwi Laksono buka suara soal dirinya yang belakangan ini kerap dimintai tanggapan terkait pertanyaan dari Kasad.
Pria yang sukses memproduksi film dokumenter Indonesia Biru menyebut pertanyaan itu tak seharusnya dilontarkan kepadanya, sebab dana yang diperoleh bukanlah dari sumber uang publik yang harus dipertanggungjawabkan.
“Pokoknya ada. Saya berhak tuh ngomong pokoknya ada, karena saya enggak mempertanggungjawabkan pajak,” canda Dandhy Dwi Laksono.
Kata Dandhy seharusnya pertanyaan itu diarahkan kepada mereka yang berada di lingkar kekuasaan politik, dari mana sumber uang yang diperoleh untuk dapat menduduki sebuah jabatan ataupun merebut kekuasaan.
“Lebih bener kalau saya ngomong pokoknya ada Itu sah. Tapi orang justru lebih curious dengan inisiatif-inisiatif sipil seperti ini daripada dari mana sih duit capres untuk pemilu. Dari mana sih duit parpol bisa bagi-bagi sembako, bisa bikin konser gede. Dari mana sih duit jenderal-jenderal polisi dan tentara ketika dia mau promosi jabatan,” ucapnya.
Menurutnya dalam sebuah karya jurnalistik yang paling penting adalah dari mana sumber berita itu di dapat termasuk juga didalamnya sumber pendanaan. Dengan begitu publik bisa menilai apakah film tersebut termasuk karya jurnalistik yang independen atau ada kepentingan yang disisipkan.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sumber pendanaan film Pesta Babi itu jelas tercantum melalui logo-logo yang terpampang jelas. Logo itu merupakan identitas dari para donatur kolaborasi antar lembaga.
Dalam artian, film ini tidak dibiayai oleh satu pihak yang punya kepentingan, namun didapatkan dari hasil gotong royong untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.
“Jadi misalnya Watchdog Watchdog itu lembaga kecil, dia gak punya duit dia menyumbang dalam bentuk kamera dan kameramen, Jadi itulah urunannya dalam bentuk orang dan alat bukan dalam bentuk duit Teman-teman yang punya duit dia nyumbang transportnya. Jadi benar-benar tanpa honor,” tutupnya.