Jakarta (Tutur.co.id) — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak terpengaruh fluktuasi nilai tukar karena “tidak pakai dolar” menuai kritik tajam. Ekonom senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, menilai pernyataan tersebut problematis dan berpotensi menyesatkan arah kebijakan.
Pidato itu disampaikan Prabowo saat meresmikan seribu lebih Koperasi Desa Merah Putih pada Sabtu, 16 Mei 2026. Dalam pidatonya, Presiden berargumen bahwa masyarakat desa relatif kebal terhadap gejolak kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Ninasapti menilai logika tersebut terlalu menyederhanakan struktur ekonomi pedesaan. “Kurang tepat pernyataan tersebut. Orang desa tetap bisa terkena dampak kenaikan kurs dolar, karena masih banyak yang menggunakan BBM—untuk transportasi dan listrik—yang komponennya impor. Begitu juga gas bersubsidi, tabung melon, yang masih bergantung pada impor,” ujar Ninasapti kepada redaksi Tutur.co.id.
Ia menekankan, keterkaitan ekonomi desa dengan komoditas energi membuat pelemahan rupiah tetap merembet ke biaya hidup masyarakat bawah, meskipun transaksi sehari-hari tidak menggunakan dolar secara langsung.
Dalam kerangka makroekonomi, Ninasapti mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar bukan sekadar isu pasar keuangan, melainkan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. “Dalam jangka pendek, pelemahan rupiah akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bukan sekadar asumsi, tapi mekanisme yang sudah berulang kali terjadi,” katanya.
Karena itu, ia menilai pemerintah dan otoritas moneter tidak boleh mengendurkan kewaspadaan terhadap stabilitas nilai tukar. “Dalam jangka pendek—sekitar satu sampai dua tahun—pemerintah dan Bank Indonesia tetap harus berusaha menjaga stabilitas rupiah sebaik-baiknya,” ujarnya.
Menurut Nina, agenda swasembada energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.“Swasembada BBM dan sumber energi sangat perlu dipercepat. Ekspektasi pengusaha dan rakyat sangat dipengaruhi oleh pernyataan presiden dan para menterinya,” ucap Ninasapti.
Ia juga mengingatkan, pernyataan seorang kepala negara tidak berdiri di ruang hampa. Narasi yang disampaikan dapat membentuk ekspektasi pasar dan arah kebijakan ekonomi ke depan.“Pernyataan Presiden bisa membawa kebijakan salah arah—seolah stabilitas rupiah tidak penting. Ini berisiko menciptakan ekspektasi buruk bagi investor, baik domestik maupun asing,” kata dia.
Kritik ini memperlihatkan jurang antara retorika politik dan kompleksitas ekonomi riil. Di tengah tekanan global terhadap mata uang rupiah, menjaga kredibilitas kebijakan—termasuk melalui pernyataan publik—menjadi sama pentingnya dengan langkah teknokratis itu sendiri.