Jakarta (tutur.co.id) – Melemahnya nilai tukar rupiah yang merosot di angka Rp17.300 per dolar AS menjadi sinyal peringatan serius bagi stabilitas ekonomi nasional. Kondisi ini berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memicu inflasi terutama akibat kenaikan barang impor plus biaya produksi.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk meredam dampak pelemahan rupiah tersebut.
“Kondisi rupiah saat ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Pelemahan ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Jika harga barang naik sementara pendapatan masyarakat stagnan, daya beli akan terpuruk,” ujar Bertu, Sabtu 25 April 2026.
Ia menjelaskan, pelemahan rupiah dapat menimbulkan efek domino terhadap industri, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya produksi berpotensi dibebankan kepada konsumen melalui peningkatan harga barang, yang pada akhirnya menekan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Bertu mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak. Menurutnya, tanpa intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, risiko ketidakstabilan sosial ekonomi akan semakin terbuka lebar.
Bertu juga menyoroti dilema kebijakan moneter. Upaya bank sentral menaikkan suku bunga untuk menahan pelemahan rupiah dinilai berisiko memperketat akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jika suku bunga meningkat, akses pembiayaan bagi UMKM semakin sulit. Ini berdampak pada aktivitas usaha dan berpotensi menghambat penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bertu mengusulkan tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, memperkuat operasi pasar dan memastikan distribusi bahan pokok berjalan dengan lancar guna mencegah lonjakan harga.
Kedua, memastikan bantuan sosial tepat sasaran agar kelompok rentan tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu yang ketiga, memberikan kemudahan akses pembiayaan serta insentif fiskal bagi UMKM agar tetap produktif.
“Mengendalikan inflasi adalah kunci utama. Pemerintah harus memastikan pasokan aman dan harga stabil. Subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkasnya.