Jakarta (tutur.co.id) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tengah meningkatnya kasus keracunan di berbagai daerah. Hingga April 2026, jumlah korban dilaporkan telah melampaui 33 ribu anak, sehingga dinilai memerlukan pengawasan yang lebih kuat dan terstruktur dari pemerintah.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai sisa anggaran BPOM sebesar Rp2,9 miliar tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab pengawasan yang harus dijalankan. Ia bahkan menyindir bahwa alokasi tersebut jauh lebih kecil dibanding pengadaan kebutuhan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga diperlukan evaluasi serius terhadap prioritas anggaran demi perlindungan masyarakat.