Jakarta (tutur.co.id) — Telur rebus itu tak segera dimakan. Seorang siswa di pelosok Kabupaten Kaur, Bengkulu, memilih menyimpannya rapi—bukan karena tak lapar, melainkan karena ingin membaginya dengan sang ayah di rumah. Dari dapur sederhana program Makan Bergizi Gratis, kisah kecil itu menjelma potret besar tentang rapuhnya akses pangan sehat jutaan warga Indonesia, sekaligus pengingat betapa urusan gizi adalah soal masa depan bangsa.
Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dalam The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025 mencatat, sebanyak 43,5 persen penduduk Indonesia belum mampu membeli pangan sehat. Angka itu sejalan dengan temuan Global Hunger Index (GHI) 2025 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-70 dari 123 negara, dengan status kelaparan masih berada pada level moderat—sebuah posisi yang jauh dari kata sejahtera.
Bagi keluarga pra sejahtera, pangan bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan soal bertahan hidup. Sebagian besar pendapatan mereka terserap untuk belanja makanan. Kenaikan harga sekecil apa pun di pasar bisa menjadi badai yang seketika menyingkirkan pangan bergizi dari meja makan. Protein hewani—telur, ayam, ikan, atau daging—berubah menjadi kemewahan.
Gambaran itu tergambar jelas dari kisah Kasmi Harasti, relawan di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Saat bertugas di Desa Suka Bandung dan Desa Tanjung Iman, Kasmi menyaksikan seorang siswa menyimpan telur rebus—menu yang dibagikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ketika ditanya apakah ia tidak menyukai telur itu, anak tersebut menjawab sangat menyukainya. Tapi ia ingin membawanya pulang untuk ayahnya, karena di rumah mereka jarang sekali makan telur rebus,” tutur Kasmi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Kisah itu menyingkap realitas bahwa negara masih harus hadir lebih kuat dalam urusan pemenuhan gizi. Di banyak daerah terpencil, akses terhadap sumber protein masih terbatas. Padahal, kekurangan gizi bukan sekadar persoalan hari ini, melainkan warisan masalah yang bisa membayangi kualitas generasi mendatang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menunjukkan, 8,47 persen penduduk Indonesia berada dalam kategori miskin atau pra sejahtera. Dari angka tersebut, diperkirakan terdapat 2,16 juta ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan baduta (usia 0–23 bulan), serta 3,33 juta siswa SD hingga SMA yang berasal dari keluarga pra sejahtera. Mereka adalah kelompok paling rentan terhadap kekurangan gizi.
Di sinilah program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi krusial. Program ini dinilai mampu membuka akses pangan bergizi bagi jutaan keluarga pra sejahtera dari Sabang hingga Merauke. Dari sudut pandang kesehatan, pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia tiga tahun menjadi fondasi penting bagi perkembangan otak dan kualitas hidup jangka panjang.
MBG sebagai Investasi Masa Depan
Dokter Spesialis Anak sekaligus Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, SpA (K), MSi, menegaskan bahwa asupan bernutrisi seperti MBG idealnya diberikan setiap hari tanpa jeda, terutama pada periode emas kehidupan.
“Sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun—1.000 hari pertama kehidupan—struktur makro dan mikro otak terbentuk sangat masif. Proses ini menuntut asupan nutrisi lengkap dan konsisten. Jika tidak diberikan setiap hari, pertumbuhan otak berisiko tidak optimal,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi MBG untuk ibu hamil, menyusui, bayi, dan balita jauh lebih kompleks dibandingkan kelompok usia sekolah. Tantangan terbesar terletak pada distribusi.
“Bagaimana memastikan ibu hamil di pelosok mendapatkan asupan harian jika akses ke Puskesmas terbatas? Sistem pengantaran ke rumah menjadi kunci, tetapi memerlukan manajemen yang matang,” katanya.
Prof. Soedjatmiko juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran. Menurut dia, manfaat jangka panjang MBG akan jauh lebih besar bila difokuskan pada keluarga miskin dan pra sejahtera. Selain itu, ia mendorong agar program ini dibarengi dengan percontohan pengolahan pangan lokal, agar keluarga mampu menyiapkan makanan bergizi secara mandiri dan tidak selamanya bergantung pada bantuan negara.
Dari perspektif ekonomi, MBG bukan semata belanja sosial, melainkan investasi strategis pembangunan manusia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa program ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa berdasarkan riset menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN), program MBG diproyeksikan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) secara moderat. “Puncaknya berada di kisaran 0,15 hingga 0,17 persen pada awal 2040-an,” ujarnya.
Proyeksi tersebut menegaskan satu hal: kecerdasan yang dibangun hari ini adalah modal utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun, jalan menuju ke sana tak sederhana. Dibutuhkan kolaborasi negara, masyarakat, dan komunitas lokal agar MBG benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi dampak luas.
Di dapur-dapur sederhana di pelosok negeri, telur rebus itu mungkin tampak sepele. Namun di tangan seorang anak yang memilih menyimpannya untuk ayahnya, ia menjelma simbol—tentang lapar yang diwariskan, harapan yang dititipkan, dan tanggung jawab besar negara untuk memastikan tak ada lagi generasi yang tumbuh dengan perut kosong dan mimpi yang terpangkas.