Paris (Tutur.co.id) – Legenda Manchester United, Eric Cantona, menyampaikan pandangan kritis terkait konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Mantan penyerang timnas Prancis itu mengusulkan gagasan kontroversial bahwa seorang pemimpin negara yang memutuskan untuk berperang seharusnya menjadi orang pertama yang berada di garis depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Cantona saat tampil dalam program televisi “Clique” di saluran Canal+ untuk mempromosikan album terbarunya, Perfect Imperfection. Dalam acara itu, pembicaraan tidak hanya membahas musik, tetapi juga berkembang ke isu-isu politik dan konflik internasional.
Cantona, yang sejak pensiun dari dunia sepak bola dikenal cukup vokal menyampaikan pandangan politik, menyoroti konflik terbaru di Timur Tengah setelah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menyusul tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Dalam diskusi tersebut, Cantona mengemukakan gagasan tentang perlunya aturan internasional yang dapat menahan para pemimpin dunia untuk tidak mudah mengambil keputusan perang.
“Harus ada hukum internasional yang menyatakan bahwa jika seorang presiden memutuskan untuk berperang, dia harus menjadi orang pertama yang berada di garis depan, bukan mengirim anak-anak berusia 18 tahun,” ujar Cantona, seperti dikutip dari laporan Le Parisien.
Menurutnya, penerapan aturan semacam itu dapat mengurangi jumlah konflik di dunia. Cantona juga mengkritik para pemimpin politik yang menurutnya membuat keputusan besar dari balik meja tanpa merasakan langsung dampak peperangan.
“Saya pikir akan jauh lebih sedikit perang jika itu diterapkan. Mereka duduk di kantor yang panjangnya 25 meter, lalu mengirim anak-anak berusia 18 tahun menuju kematian mereka,” katanya, sembari menyinggung Presiden AS Donald Trump sebagai salah satu contoh pemimpin yang kerap dikaitkan dengan keputusan militer.
Selain menyoroti nasib para tentara muda yang dikirim ke medan perang, Cantona juga menekankan bahwa korban konflik sering kali bukan hanya personel militer, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah.
“Ketika Anda menjadi penindas, Anda mengirim anak-anak berusia 18 tahun dari negara Anda sendiri. Namun di sisi lain sering kali yang menjadi korban adalah anak-anak berusia tiga tahun atau 11 tahun,” ujarnya.
Cantona menilai perang kerap menimbulkan penderitaan luas bagi masyarakat sipil, baik anak-anak maupun warga yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Ia menutup pernyataannya dengan sikap tegas mengenai pandangannya terhadap perang.
“Tidak satu pun anak saya akan pergi berperang. Untuk apa? Untuk siapa? ‘Prajurit tak dikenal’ sering kali hanya menjadi simbol untuk mendorong orang lain pergi berperang,” kata Cantona.

