Jakarta (tutur.co.id) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu piutang pemerintah kepada PT Taspen (Persero) senilai Rp25,8 triliun yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun atau unfunded past service liability (UPSL).
“Saya belum tahu, saya akan pelajari lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto, mengungkapkan pemerintah masih memiliki kewajiban sebesar Rp25,8 triliun kepada perseroan. Piutang tersebut berasal dari UPSL untuk periode 2022 dan 2023 yang hingga kini belum direalisasikan pembayarannya.
Rony menjelaskan, UPSL tahun 2022 mencapai Rp22,18 triliun akibat perubahan metode perhitungan kewajiban dan asumsi tingkat bunga aktuaria. Sementara itu, UPSL tahun 2023 sebesar Rp3,69 triliun, terutama dipicu perubahan skema manfaat Asuransi Kematian (Askem) dari formula tertentu menjadi nominal serta penyesuaian tingkat bunga aktuaria.
“Sebagaimana Bapak-Ibu tahu bahwa Taspen memiliki piutang UPSL sebesar Rp25,8 triliun yang sampai saat ini masih belum terbayarkan,” ujar Rony dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR.
Menurut Rony, Kementerian Keuangan sebenarnya telah mengakui kewajiban tersebut dalam pencatatan pemerintah. Namun, mekanisme pembayarannya masih dibahas sehingga belum ada kepastian mengenai waktu pencairan dana.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.
“Di sisi Kementerian Keuangan kewajiban itu sudah dicatat sebagai utang. Namun, skema pembayarannya masih digodok, apakah dicicil lima tahun, sepuluh tahun, atau melalui mekanisme lainnya. Kami masih menunggu keputusan pemerintah,” ujarnya.
Taspen berharap penyelesaian UPSL dapat segera direalisasikan karena akan memperkuat keberlanjutan keuangan perusahaan, terutama di tengah meningkatnya beban pembayaran manfaat pensiun dan tingginya rasio klaim.
Menurut Rony, pencairan dana tersebut akan memperbaiki posisi keuangan perseroan sekaligus memperkuat kemampuan Taspen dalam memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta secara berkelanjutan.