Jakarta (tutur.co.id) – Proyek digitalisasi pendidikan yang dijalankan era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kini berubah menjadi kontroversi politik dan hukum. Anggaran hampir Rp10 triliun yang digelontorkan negara dipersoalkan karena dinilai tidak menghasilkan transformasi pendidikan yang nyata.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, menyebut proyek itu sejak awal dibangun dengan pendekatan yang keliru. Menurut dia, pemerintah terlalu percaya bahwa pendidikan bisa berubah hanya dengan distribusi gadget dan internet.
“Proyek ini secara administratif dan kebijakan sudah salah kaprah sejak awal karena menganggap bahwa transformasi sistem pendidikan modern bisa disulap dengan cara tekno-sulusi (tech-solutionism),” kata Didik kepada redaksi Tutur, Kamis (14/5/2026).
Ia menilai pemerintah menyederhanakan persoalan pendidikan yang kompleks menjadi sekadar proyek teknologi. Padahal pendidikan tidak bisa diperlakukan seperti bisnis digital atau startup.
Menurut Didik, Presiden Joko Widodo sejak awal sangat percaya pada pendekatan teknologi tersebut. Karena itu Jokowi merekrut Nadiem, pendiri Gojek, untuk memimpin transformasi pendidikan nasional.
“Jokowi dengan merekrut orang hebat seperti Nadiem Makarim berkeyakinan seperti ini karena memang sejak awal silau dengan AI, teknologi informasi, survey, dll,” kata Didik. “Karena itu, Jokowi langsung yang ‘endorse’ proyek tersebut dan menyampaikannya secara terbuka.”
Namun proyek bernilai jumbo itu, kata Didik, tidak meninggalkan hasil yang sebanding dengan anggaran yang dihabiskan. Ia bahkan membandingkannya dengan proyek e-KTP yang dahulu juga berujung skandal.
“Gagasan digitalisasi pendidikan adalah proyek besar nasional,” ujar Didik. “Karena itu biaya proyek ini sangat besar hampir 10 trilyun atau 2 kali dari proyek e-KTP, yang juga berantakan dan hasilnya nihil karena dikorupsi petinggi partai.”
Ia mempertanyakan dampak nyata proyek tersebut terhadap dunia pendidikan Indonesia.
“Pertanyaan yang sama proyek digitalisasi ini hasilnya apa?” kata Didik. “Hampir tidak ada bekasnya yang memadai dan tidak menghasilkan transformasi apa pun. Dana pajak yang besar juga menguap tanpa hasil yang nyata.”
Didik menilai kesalahan mendasar proyek ini terletak pada cara pandang pemerintah yang terlalu percaya pada teknologi sebagai solusi tunggal. Padahal transformasi pendidikan harus menyentuh aspek yang jauh lebih luas.
“Sejatinya, transformasi pendidikan tersebut harus melibatkan proses yang melibatkan seluruh substansi dan variabel penting, seperti kualitas guru, literasi dasar, budaya belajar dan sekolah, infrastruktur listrik maupun internet, dan lainnya,” ujarnya.
Karena itu, menurut dia, laptop dan gadget tidak bisa otomatis meningkatkan kualitas pendidikan.
“Gadget dan laptop memang merupakan instrumen modern, tetapi tidak bisa sebagai pendorong transformasi menuju modern dan tidak otomatis meningkatkan kualitas belajar,” kata Didik.
Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Nadiem yang dibentuk oleh kultur startup. Menurut dia, pola kerja perusahaan rintisan tidak cocok diterapkan di birokrasi negara yang ketat prosedur.
“Di startup Nadiem sangat lincah menakhodai Gojek sampai besar seperti sekarang,” ujarnya. “Tetapi di sektor publik pelaksanaan anggaran publik diatur dengan birokrasi dan prosedur yang ketat.”
Didik menilai pendekatan startup yang dibawa ke kementerian membuat tata kelola proyek menjadi kacau.
“Dengan mengambil ratusan tim dari luar dan tidak bersentuhan dengan birokrasi, maka prosedur proyek yang menggunakan anggaran rakyat menjadi berantakan seperti terjadi pada kasus tersebut,” katanya.
Meski begitu, Didik mengaku tidak percaya Nadiem mengambil keuntungan pribadi dari proyek tersebut. Namun ia menegaskan bahwa persoalannya bukan semata korupsi pribadi, melainkan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.
“Dalam kasus sekarang saya yakin Nadiem tidak mengambil uang proyek tersebut karena sudah kaya,” kata Didik. “Tetapi hukum tidak bisa dicegah untuk masuk karena mempertanyakan apa hasil dari proyek dengan anggaran segede gajah tetapi dilaksanakan dengan tata kelola yang lemah dan sembarangan.”
Ia juga menyinggung peran Jokowi dalam proyek tersebut. Menurut dia, dukungan langsung presiden membuat proyek digitalisasi pendidikan sejak awal mendapat legitimasi politik yang kuat.
Bagi Didik, kasus ini menjadi ironi bagi sosok Nadiem sendiri. Pendiri Gojek itu dinilai sebagai simbol keberhasilan anak muda Indonesia di sektor teknologi. Namun pujian besar terhadap dirinya justru berubah menjadi jebakan ketika masuk ke politik.
“Kita sayang kepada Nadiem,” kata Didik. “Pujian dan penghargaan luar biasa terhadapnya justru menjadi jebakan ketika masuk ke wilayah politik yang penuh onak dan duri.”
Ia bahkan mengingatkan agar anak-anak muda sukses di dunia bisnis tidak buru-buru masuk ke politik praktis.
“Sebaiknya di masa mendatang tidak ada lagi anak muda yang berprestasi di dunianya masuk ke dalam kubangan politik abu-abu, yang penuh ranjau dan jebakan,” ujarnya.
Didik lalu mencontohkan sejumlah tokoh teknologi dunia yang tetap besar tanpa harus masuk politik.
“Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang dan orang hebat lainnya tidak perlu masuk politik dan tetap besar namanya di dunianya sendiri,” kata dia.