Jakarta (tutur.co.id) — Nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menilai langkah tersebut justru akan memperkaya pengalaman Thomas, terutama dalam menjembatani kebijakan fiskal dan moneter.
“Ya baguslah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Sekarang sudah di fiskal, kalau masuk ke moneter, kan bagus. Saya mendukung,” kata Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Thomas diperkirakan akan menggantikan posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung yang disebut-sebut akan mengundurkan diri. Dalam skema yang beredar, Juda Agung justru diproyeksikan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang saat ini dijabat Thomas. Purbaya pun tak menampik adanya kemungkinan pertukaran posisi tersebut.
“Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Juda, mungkin besok kali, saya mau lihat niatnya dia apa sih. Kayaknya begitu, kelihatannya switch,” ujar Purbaya.
Wacana ini bukan tanpa jejak. Pada November 2025 lalu, Thomas Djiwandono telah mengikuti Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Saat itu, ia hadir sebagai perwakilan pemerintah untuk menyampaikan pandangan fiskal. Kehadiran tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memungkinkan menteri atau wakil pemerintah mengikuti RDG dengan hak bicara tanpa hak suara.
“Disuruh ngintip-ngintip, di BI ada apa sih? Jadi dia pindah ke sana juga cukup, saya pikir,” tutur Purbaya, setengah berkelakar.
Meski isu pergeseran posisi ini menguat, Purbaya menegaskan independensi Bank Indonesia tidak akan terganggu. Menurut dia, pertukaran pejabat antara otoritas fiskal dan moneter tidak serta-merta mencederai prinsip independensi, selama tidak ada intervensi langsung dalam pengambilan kebijakan.
“Pertukaran yang saya pikir seimbang. Kalau independensi nggak ada hubungannya, kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, selama ini BI konsisten menjalankan kebijakan moneter secara independen. Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah tetap terjalin erat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Mereka jalankan moneter, kami koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya. Walaupun sama-sama independen, tetapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat,” tegasnya.
Dengan dinamika tersebut, publik kini menunggu keputusan resmi terkait pengisian kursi Deputi Gubernur BI, sekaligus melihat bagaimana sinergi fiskal dan moneter akan terus dijaga di tengah tantangan ekonomi ke depan.