Lampung (tutur.co.id)- Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mendorong percepatan pengembangan Proyek Bioetanol di Provinsi Lampung sebagai bagian dari transisi energi nasional. Proyek ini melibatkan Toyota, PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), dan Danantara Investment Management, dengan konstruksi ditargetkan mulai pada kuartal III 2026.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa pengembangan proyek ini telah berjalan sejak setahun terakhir, meski dilakukan secara tertutup. Saat ini, koordinasi telah terjalin antara PNRE dan mitra dari Jepang, termasuk Toyota Tsusho yang akan menjadi partner, serta dukungan teknologi dari konsorsium riset Jepang RaBIT.
Lampung dipilih sebagai lokasi proyek karena memiliki potensi kuat sebagai penyedia bahan baku seperti tebu, ubi, dan sorgum. Pemerintah juga telah melakukan pengawalan intensif sejak akhir 2025 hingga awal 2026, mulai dari koordinasi lintas kementerian dan BUMN, fasilitasi kerja sama teknologi, hingga identifikasi lokasi proyek.
Pengembangan bioetanol ini dirancang dalam dua tahap, yaitu tahap awal (pilot project) dengan kapasitas 60 kiloliter per tahun pada kuartal III 2027, serta tahap komersial sebesar 60.000 kiloliter per tahun pada kuartal IV 2028. Proyek ini mengadopsi pendekatan multi-feedstock dengan memanfaatkan limbah biomassa seperti kelapa sawit, jagung, dan sorgum, serta menggunakan teknologi generasi kedua (2G) untuk memastikan keberlanjutan pasokan.
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menyiapkan roadmap mandatori pencampuran bioetanol dalam bahan bakar, yaitu E5 pada 2026–2027, meningkat menjadi E10 pada 2028–2030, hingga menuju E20 dalam jangka panjang.
Todotua menegaskan bahwa pengembangan proyek ini penting untuk mendukung kesiapan Indonesia menuju mandatori E10 sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar yang dalam satu dekade terakhir masih mencapai sekitar 61 persen. Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik turut memperkuat urgensi transisi energi.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memfokuskan kebijakan pada swasembada energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi sumber daya alam. Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif, seperti cadangan nikel terbesar dunia serta posisi sebagai produsen utama kelapa sawit dan kelapa yang berpotensi menjadi bahan baku bioenergi.
Pemerintah juga mengapresiasi keterlibatan Toyota dalam pengembangan ekosistem energi di Indonesia, termasuk industri baterai kendaraan listrik. Ke depan, peluang kolaborasi dinilai masih terbuka luas, terutama dalam pengembangan bioetanol berbasis multi bahan baku untuk mendukung target netralitas karbon, berdasar keterangan tertulis yang diterima Redaksi Tutur.