Bogor (Tutur.co.id) – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia bersama sejumlah negara mayoritas muslim bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Gabungnya Indonesia di BoP sebagai bagian dari upaya mendorong kemerdekaan penuh bagi Palestina.
Dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis senior di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang rekamannya disiarkan pada Kamis (19/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan matang, dengan tujuan memberikan kontribusi nyata terhadap perdamaian di kawasan.
Ia mengungkapkan keterlibatan Indonesia bermula pada 23 September, saat dirinya menyampaikan pidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidato itu, Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan menuju perdamaian Israel-Palestina.
Beberapa jam setelah pidato tersebut, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Group of Eight yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghadiri pertemuan khusus.
Dalam forum tersebut, pemerintah AS menawarkan “21-point plan” sebagai proposal untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza, yang dipaparkan oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff.
Prabowo menyebut dua poin dalam proposal tersebut, yakni poin ke-19 dan ke-20, menjadi perhatian utama karena membuka peluang bagi Palestina untuk menjadi negara merdeka dan menentukan masa depannya sendiri, serta mendorong dialog damai antara Israel dan Palestina.
Menurutnya, substansi tersebut sejalan dengan posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik. Setelah melalui diskusi intensif, delapan negara tersebut akhirnya sepakat untuk mendukung proposal tersebut.
Mereka kemudian menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sebagai juru bicara untuk menyampaikan sikap tersebut kepada pihak AS. Tak lama setelah pertemuan itu, muncul gagasan pembentukan Board of Peace yang kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Negara-negara dalam Group of Eight kembali berunding untuk menentukan sikap terkait keikutsertaan dalam forum tersebut.
Hasilnya, mereka menilai bergabung dalam BoP akan memberikan ruang lebih besar untuk mempengaruhi arah kebijakan internasional agar berpihak pada kepentingan Palestina.
“Kalau kita berada di dalam, kita punya peluang untuk memengaruhi dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Kalau di luar, kita tidak punya akses,” ujar Prabowo.
Meski demikian, Presiden menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP bersifat dinamis. Pemerintah tidak akan ragu untuk keluar apabila forum tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional atau perjuangan Palestina.
“Selama kita bisa membantu, kita akan tetap di dalam. Tetapi jika tidak ada harapan dan justru kontraproduktif, kita akan keluar,” tegasnya.
Prabowo berharap Indonesia bersama negara-negara lain dalam Group of Eight dapat memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya perdamaian jangka panjang di Palestina. Ia menegaskan sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia yang sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina.