Jakarta (tutur.co.id) — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi tekad Presiden Prabowo Subianto dalam mengangkat derajat masyarakat miskin melalui perluasan akses pendidikan, termasuk rencana pembangunan 10 universitas baru pada 2026.
Namun demikian, Fikri mengingatkan agar rencana tersebut dikaji secara matang agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan tinggi nasional.
“Tentu kita senang bila Presiden juga memperhatikan sampai pendidikan tinggi. Hanya memang apabila Presiden ada rencana membuka 10 perguruan tinggi khusus, nampaknya tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya,” kata Fikri di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat.
Opsi Akuisisi atau Merger Kampus
Menurut legislator dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan opsi yang lebih realistis, seperti akuisisi atau penggabungan (merger) kampus yang sudah ada. Pendirian universitas baru, kata dia, sebaiknya menjadi opsi terakhir.
Sikap kehati-hatian tersebut didasarkan pada kondisi pendidikan tinggi nasional yang dinilai memprihatinkan. Indonesia saat ini disebut mengalami surplus perguruan tinggi, dengan jumlah kampus diperkirakan mencapai lebih dari 4.600 hingga 6.400 institusi.
Angka tersebut bahkan disebut tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah universitas di China, meski populasi negara itu lima kali lebih besar dari Indonesia.
Hanya 56 Kampus Berakreditasi Unggul
Fikri juga menyoroti persoalan mutu. Dari ribuan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya sekitar 56 perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan tinggi bukan semata kuantitas, melainkan kualitas dan tata kelola.
“Mahasiswa jangan sampai menjadi korban dari rendahnya mutu institusi pendidikan,” ujarnya.
Pemerintah Siapkan Reformasi Pendidikan dan Birokrasi
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembangunan 10 universitas baru serta satu lembaga pendidikan administrasi pemerintahan pada 2026. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi mencetak sumber daya manusia (SDM) tangguh guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil.
Pemerintah juga disebut akan melakukan pembaruan birokrasi besar-besaran, termasuk evaluasi dan pergantian pejabat yang tidak menunjukkan kinerja optimal demi menjamin kepastian hukum.
Fikri menilai Presiden Prabowo memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan anak bangsa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah. Komitmen itu, kata dia, terlihat dari skema Sekolah Rakyat untuk kelompok masyarakat desil satu hingga empat, serta program Sekolah Garuda bagi siswa berprestasi agar mampu menembus perguruan tinggi kelas dunia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa ekspansi kelembagaan pendidikan tinggi harus dibarengi perencanaan yang matang, penguatan akreditasi, serta peningkatan kualitas dosen dan riset agar tujuan pemerataan akses tidak berujung pada penurunan standar akademik.