Jakara (Tutur.co.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas percepatan pemulihan pascabencana berbasis dashboard data tunggal. Pembahasan berlangsung saat Mendagri menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajaran di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (9/2/2026).
Mendagri selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengungkapkan BPS telah memiliki data yang cukup komprehensif mengenai kondisi di wilayah terdampak. Hal itu didukung survei dan penugasan tim BPS yang telah turun langsung ke lokasi bencana.
“Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga [provinsi] ini, beliau … sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana,” kata Tito Karnavian.
Mendagri menilai, keberadaan dashboard data tunggal tersebut menjadi instrumen penting untuk menyatukan persepsi lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, dashboard tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membagi peran dan memantau perkembangan pemulihan di lapangan secara lebih terukur.
“Kita harapkan adanya dashboard, sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kita. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kita untuk membagi tugas,” ujarnya.
Mendagri juga menyampaikan dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah memfokuskan penanganan pada sepuluh daerah utama dengan dampak paling berat. Daerah-daerah tersebut antara lain Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan untuk mencapai kondisi normal fungsional, dibutuhkan waktu sekitar dua bulan apabila seluruh pihak dapat bekerja keras secara terpadu. Normal fungsional yang dimaksud yakni berfungsinya kembali pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, serta fasilitas dasar lainnya.
Mendagri kemudian membandingkan dengan pengalaman penanganan pascatsunami Aceh, di mana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh membutuhkan waktu hingga lima tahun. Hal itu disebabkan pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan dan jalan memerlukan proses panjang, termasuk pembangunan gedung-gedung publik yang rusak berat.
“Di samping itu juga masalah gedung, misalnya, sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai. Karena sungainya banyak sungai besar, dan itu contoh [sungai di Aceh] Tamiang,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan perkembangan dashboard data tunggal yang disiapkan sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Ia menekankan, pembangunan dashboard tersebut membutuhkan dukungan kuat dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.