Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah mulai mengencangkan ikat pinggang. Di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan harga energi, efisiensi anggaran menjadi kata kunci. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka opsi penghematan hingga Rp40 triliun dari program Makan Bergizi Gratis—sebuah program andalan yang kini justru masuk meja evaluasi.
“Pemerintah dapat berhemat hingga Rp40 triliun melalui efisiensi program Makan Bergizi Gratis,” kata Purbaya, Rabu (25/3). Ia mencontohkan skema pengurangan frekuensi distribusi makanan sebagai salah satu opsi, meski menegaskan keputusan final belum diambil dan masih akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini bukan berdiri sendiri. Pemerintah secara paralel menyiapkan paket efisiensi lebih besar hingga sekitar Rp80 triliun untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap di kisaran 2,68% terhadap PDB—di bawah batas legal 3%. Instrumen yang disiapkan beragam, dari pemangkasan belanja hingga optimalisasi penerimaan negara.
Di sisi penerimaan, pemerintah mulai melirik komoditas energi sebagai bantalan fiskal. Purbaya mengungkapkan bahwa tarif bea ekspor batu bara dan nikel “masih didiskusikan”, sejalan dengan rencana peningkatan produksi batu bara di tengah reli harga global. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah mereview kebijakan bea ekspor untuk mendongkrak pendapatan negara.
Tekanan eksternal menjadi pendorong utama. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut penghematan Rp80 triliun diperlukan “untuk membantu mengatasi dampak perang AS–Israel terhadap Iran.” Konflik tersebut tidak hanya mengguncang pasar energi global, tetapi juga memaksa pemerintah mengkalibrasi ulang strategi fiskal domestik.
Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan langkah non-fiskal untuk meredam tekanan energi, termasuk wacana kebijakan work from home satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi BBM hingga 20%, serta percepatan transisi dari pembangkit diesel ke energi surya melalui Danantara.
Dengan ruang fiskal yang kian sempit, arah kebijakan yang harus diambil kini menjadi kian jelas: menjaga disiplin anggaran sambil harus merespons guncangan global.