Jakarta (tutur.co.id) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tumbuh ekspansif hingga 31 Maret 2026. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Selasa Mei 2026.
“Hingga Maret, APBN tumbuh cukup ekspansif. Kalau anda lihat yang 2026, pendapatan negara tumbuhnya 10 persen,” ungkap Menkeu Purbaya.
Realisasi pendapatan negara sebesar Rp574,9 triliun ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat kuat, tumbuh 20,7 persen. Tumbuhnya penerimaan pajak didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, harga komoditas yang relatif stabil, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, transformasi digital dalam administrasi perpajakan juga berkontribusi besar terhadap optimalisasi penerimaan.
“Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan sana sini dan sudah kita perbaiki dan sekarang cukup baik, ke depan kita perbaiki terus. Tapi dampaknya ke pendapatan clear, positif sekali. Jadi program yang sekarang akan kita perbaiki dan kita perkuat terus supaya kelemahannya semakin berkurang,” jelas Menkeu.
Di sisi lain, pendapatan negara dari penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp67,9 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak tumbuh 7 persen (tanpa dividen BUMN) dengan realisasi sebesar Rp112,1 triliun.
Selanjutnya, belanja negara masih on-track sesuai dengan program-program prioritas nasional, didukung oleh perbaikan dalam pelaksanaan anggarannya. Realisasi belanja negara hingga 31 Maret sebesar Rp815 triliun, tumbuh 31,4 persen.
Belanja pemerintah pusat terakselerasi dengan realisasi Rp610,3 triliun, tumbuh 47,7 persen dipengaruhi oleh belanja kementerian/lembaga antara lain pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan penyaluran bantuan sosial, serta belanja non-K/L antara lain pembayaran manfaat pensiun, subsidi dan kompensasi BBM dan listrik.
Sejalan dengan percepatan belanja negara, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga meningkat. Sebesar Rp204,8 triliun tersalurkan terutama untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Otonomi Khusus, termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera.
Posisi defisit APBN saat ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan.
“Yang jelas sepanjang tahun (defisit) akan kita kendalikan di bawah 3 persen sesuai dengan desain APBN-nya,” pungkas Menkeu.