Jakarta (Tutur.co.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah menangkap peluang dengan memanfaatkan program tiga juta rumah untuk menyejahterakan masyarakat. Tito juga menegaskan komitmennya mendukung realisasi program tiga juta rumah ini.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, program inisiatif Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat strategis dalam membantu mensejahterakan rakyat. Program yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini bertujuan agar rakyat dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.
Tito menegaskan, Kemendagri berkomitmen terus mendukung implementasi program tersebut, salah satunya melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas … PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua,” ujar Mendagri.
Ia menyebut program tersebut perlu dimaksimalkan oleh pemda agar lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya. Secara rinci, langkah yang dapat dilaksanakan pemda yakni melakukan sosialisasi program. Selain itu, pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.
“Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outlet-nya sebentar selesai. Bahkan yang satu hari ada yang cuma berapa menit selesai,” kata Tito Karnavian