Aceh Tamiang (tutur.co.id) — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menghadiri serah terima 600 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Bima menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan bencana dilakukan secara cepat dan melibatkan seluruh unsur pemerintah serta BUMN.
Serah terima huntara dilaksanakan pada Kamis (8/1/2026), sekitar dua pekan setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh Tamiang. Bima Arya menyebut pembangunan ratusan unit huntara itu sebagai contoh respons darurat negara yang mengedepankan kecepatan dan kolaborasi.
“Jadi, arahan Bapak Presiden adalah, satu, bergerak cepat. Dua, bergerak semua. Ini yang sekarang terjadi di sini, dalam waktu sekitar dua minggu berkolaborasi dengan BUMN Karya, membantu bersinergi bersama kepala daerah. Akhirnya bisa terwujud hunian sementara,” ujar Bima dalam keterangan resmi dari Puspen Kemedagri kepada tutur.co.id di Jakarta, Jumat (9/1/2026)
Ia mengapresiasi kerja sama antara BUMN Karya, Danantara, dan pemerintah daerah setempat yang dinilai mampu memotong prosedur panjang dalam penanganan pascabencana. Menurut Bima, kecepatan pembangunan huntara menjadi krusial agar warga terdampak tidak berlama-lama tinggal di pengungsian dengan kondisi terbatas.
Namun, Bima mengingatkan bahwa tantangan tidak berhenti pada penyediaan bangunan fisik. Ia meminta Bupati Aceh Tamiang segera membangun sistem pengelolaan kawasan huntara agar kawasan tersebut dapat berfungsi layaknya permukiman sementara yang tertib dan terlayani.
“Kami titip kepada Pak Bupati untuk membangun sistem di sini, karena akan perlu diatur nanti,” katanya.
Pengelolaan tersebut mencakup penyediaan dan pengaturan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, transportasi, serta pembentukan struktur sosial baru, termasuk RT dan RW. Kepala desa setempat juga diminta aktif melakukan pemantauan agar kawasan huntara tidak luput dari pengawasan pemerintah.
Sebagai bentuk dukungan tambahan, Kementerian Dalam Negeri mengerahkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara (ASN) ke Aceh Tamiang. Mereka ditugaskan untuk mendampingi pemerintah daerah dalam pemulihan layanan publik, termasuk perbaikan gedung pemerintahan dan sekolah yang terdampak bencana.
“Apabila dibutuhkan nanti kami siap untuk juga mengaktivasi, mengawasi, memfasilitasi warga di hunian sementara ini agar tetap terlayani dengan baik,” ujar Bima.
Sebanyak 600 unit huntara yang diserahkan dibangun untuk menampung warga terdampak bencana. Setiap unit memiliki luas 20 meter persegi dan dilengkapi dua set tempat tidur serta satu lemari. Kawasan huntara juga difasilitasi ruang komunal berupa sarana mandi, cuci, kakus (MCK), serta dapur umum.
Selama enam bulan pertama, kebutuhan listrik, gas, dan layanan jaringan internet disediakan secara gratis. Selain itu, tersedia fasilitas pendukung seperti tempat bermain anak, musala, dan ruang bersama lainnya. Dengan kelengkapan tersebut, kawasan huntara ini dinilai telah memenuhi syarat sebagai permukiman sementara, sehingga warga diharapkan dapat beradaptasi sembari menunggu solusi hunian permanen dari pemerintah.
Pemerintah menargetkan, selain pemulihan fisik pascabencana, aspek sosial dan layanan publik di Aceh Tamiang dapat kembali berjalan normal dalam waktu dekat melalui pendampingan intensif lintas kementerian dan lembaga.