Jakarta (Tutur.co.id) – Ada banyak pertanyaan yang saat ini masih beredar di tengah masyarakat terkait Komponen Cadangan (Komcad) yang digagas Kementerian Pertahanan (Kemhan). Diantaranya terkait seberapa efektif rencana Komcad ini termasuk pelibatan ASN hingga soal anggaran yang dianggap justru akan membebani.
Menanggapi ketakutan-ketakutan tersebut, pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, memberikan pandangannya. Terutama terkait efektifitas Komcad ini mengingat pelatihan yang terbilang singkat.
“Kita perlu realistis. Pelatihan tiga bulan tidak mungkin menghasilkan pasukan dengan kemampuan tempur tingkat tinggi. Dan memang bukan itu tujuan utamanya,” kata Khairul Fahmi kepada redaksi Tutur.
Menurut Khairul Fahmi, yang ingin dibangun dari pelatihan dasar ini adalah fondasi mental, disiplin, kemampuan bekerja dalam struktur komando, serta pemahaman manajemen krisis. Untuk ASN, tujuan akhirnya adalah memastikan adanya cadangan sipil yang mampu menjaga continuity of government.
Dalam situasi krisis, masih menurut Khairul Fahmi, kerusakan terbesar sering terjadi bukan di medan perang, tetapi di area birokrasi. Misalnya, logistik terputus, layanan publik berhenti, koordinasi antarlembaga macet. ASN Komcad disiapkan untuk menjadi penjaga stabilitas pada momen seperti itu. Jadi efektivitas pelatihannya diukur dari ketahanan birokrasi saat dihantam krisis, bukan dari kemampuan tempurnya.
Terkait kekhawatiran soal militerisasi birokrasi, ia memandang itu wajar sebagai fungsi kewaspadaan publik. Komcad hanya akan aktif dan mendapat perlakuan militer (secara hukum dan administratif) dalam dua kondisi, yaitu pada saat pelatihan penyegaran dan pada saat mobilisasi yang diperintahkan Presiden dengan persetujuan DPR.
Di luar kondisi itu, masih menurut Khairul Fahmi, status mereka (ASN) sepenuhnya sipil. Atribut mikomponen cadangan tni juga wajib disimpan di kesatuan dan tidak boleh digunakan dalam lingkungan kerja sipil. Jadi secara desain, batas sipil-militer tetap dijaga dengan tegas.
“Komcad tidak boleh digunakan untuk fungsi keamanan publik, pengamanan demonstrasi, atau kegiatan yang bersentuhan dengan kontestasi politik. Itu wilayah Polri,” tegasnya.
Saat menjawab pertanyaan apakah tidak lebih baik jika anggaran Komcad ini digunakan untuk penguatan alutsista, Khairul Fahmi mengatakan bahwa Komcad tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan alutsista. Keduanya beroperasi di dua domain yang berbeda. Satu di domain wide-spectrum resilience, satu di domain kemampuan tempur.
“Justru Komcad merupakan strategi low-cost, high-impact. Negara tidak membayar gaji bulanan, tidak menanggung pensiun, dan hanya menanggung biaya saat pelatihan atau mobilisasi. Dengan anggaran relatif kecil, negara mendapat ribuan tenaga cadangan yang dapat memperkuat ketahanan sipil kapan pun dibutuhkan,” terangnya.
Sebagai catatan, anggaran Komponen Cadangan (Komcad) dikelola oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk pembentukan, pelatihan, dan pengadaan perlengkapan (senjata, kendaraan) bagi warga sipil/ASN guna memperkuat pertahanan negara. Anggaran ini mencakup uang saku, tunjangan operasi, dan jaminan kesehatan. Pada tahun 2021, program ini menelan biaya sekitar Rp774,76 miliar.