Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah membekingi impor 105 ribu mobil pikap India dari kebijakan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih. Bantahan ini dikeluarkan setelah beredar narasi Kemhan pernah terima 4 unit mobil Mahindra Scorpio.
“Menanggapi informasi yang berkembang di ruang publik, Kemhan memandang perlu menyampaikan penjelasan, agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman,” kata Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait, Kamis (26/2/2026).
Menurut Rico, kendaraan Mahindra Scorpio yang pernah diterima Kemhan merupakan hibah murni sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana Aceh. Kendaraan tersebut digunakan untuk mempercepat mobilitas logistik hingga bantuan di lapangan.
“Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat mobilitas di lapangan, agar distribusi bantuan, evakuasi warga, serta dukungan logistik bagi masyarakat terdampak, dapat dilakukan lebih cepat,” lanjutnya.
Rico pun menekankan kendaraan yang diterimanya itu tidak termasuk dalam pengadaan PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mengimpor dari India.
“Penerimaan hibah itu juga berdiri sendiri dan tidak masuk dalam proses pengadaan maupun pembelian 105 ribu unit kendaraan oleh Agrinas yang diberitakan di sejumlah media,” ujarnya.
Posisi Kemhan dalam hal ini hanya sebagai penerima hibah. Rico mengatakan akan memanfaatkan kendaraan tersebut sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan dan penanganan darurat bencana.
“Kemhan memastikan setiap dukungan yang diterima diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak, serta dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rincian Impor 105 Ribu Pikap dari India dan Reaksi DPR
Sebagai catatan, PT Agrinas Pangan Nusantara bakal mengimpor 105 ribu unit mobil pikap buatan India dari merek Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Ratusan ribu pikap itu bakal digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Agrinas telah meneken kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun. Kontrak tersebut mencakup pengadaan total 105 ribu unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India.
Sebanyak 35 ribu unit Scorpio Pick Up dipasok oleh Mahindra, sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.
Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia mengatakan rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut. Selain itu, ia menilai Presiden akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.
“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dengan bantahan resmi dari Kemhan, polemik terkait dugaan keterlibatan dalam impor 105 ribu pikap India kini memasuki babak baru. Publik pun menunggu langkah lanjutan pemerintah terkait kelanjutan kontrak jumbo bernilai puluhan triliun rupiah tersebut.