Jakarta (tutur.co.id) – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan komitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas, aman, dan terbuka bagi semua pihak. Kesepakatan ini menjadi salah satu poin penting di luar agenda Leaders Retreat Indonesia-Singapura di Jakarta.
“Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak,” kata Prabowo saat joint statement bersama PM Singapura di Istana, Jakarta, Senin 6 Juli 2026.
Kedua negara akan menjaga keamanan dan perdamaian demi jalur pelayaran bebas itu dapat digunakan oleh semua pihak.
“Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan,” tambahnya.
Kedua pemimpin sepakat untuk terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand guna menjaga Selat Malaka sesuai dengan UNCLOS 1982.
“Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka. Kita akan terus koordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Malaka selalu akan terbuka untuk semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses,” tegas Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa kerja sama yang baik antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga akan menyumbang stabilitas dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara.
“Saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura sikap Indonesia dan sikap saya pribadi dari sejak dulu, saya kira sudah saya buktikan selama berapa puluh tahun secara pribadi komitmen saya, keyakinan saya, bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik, harus kerja sama yang baik,” pungkas Prabowo.
PM Lawrence Wong juga menegaskan posisi Singapura yang sejalan dengan Indonesia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Singapura, kedua negara memiliki kepentingan strategis yang sama dalam menjaga kebebasan navigasi dan kelancaran jalur komunikasi laut.