Jakarta (tutur.co.id) – Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti tantangan besar Indonesia dalam mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs) Pilar Lingkungan menjelang tenggat pencapaian 2030. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam podcast bertajuk What’s on Economy, Rabu 6 Mei 2026.
Dalam podcast bersama peneliti INDEF, Salsabila Azkia dan peneliti Center of Food and Energy Sustainable Development INDEF, Annisa Utami Kusumanegara itu dijelaskan bahwa Indonesia saat ini berada di peringkat 77 dari 167 negara dalam pencapaian SDGs.
Meski secara agregat posisi Indonesia relatif lebih baik dibanding sejumlah negara lain di kawasan Asia Pasifik, masih terdapat berbagai indikator lingkungan yang stagnan, mulai dari kota berkelanjutan, kualitas udara, hingga perlindungan ekosistem darat dan spesies terancam punah.
Annisa menjelaskan bahwa SDGs merupakan kesepakatan global yang diratifikasi sekitar 193 negara sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Berbeda dengan MDGs yang lebih berfokus pada pembangunan ekonomi, SDGs memiliki pendekatan yang lebih holistik karena mencakup isu lingkungan, sosial, tata kelola, hingga hukum. Saat ini SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target pembangunan global.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar Indonesia bukan hanya pada aspek teknis dan pendanaan, tetapi juga pada political will atau kemauan politik dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Ia menilai bahwa SDGs masih sering diperlakukan sekadar sebagai “tagging” program, bukan benar-benar dijadikan target pembangunan utama yang harus dicapai secara serius.
“Ketika political will-nya tidak ada, maka SDGs hanya menjadi label administratif. Padahal seharusnya ada prioritas yang jelas terkait indikator mana yang paling mendesak untuk diselesaikan,” ujar Annisa.
Selain itu, pandemi COVID-19 juga disebut memberikan dampak signifikan terhadap mundurnya capaian SDGs di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan, berdasarkan proyeksi kawasan Asia Pasifik, pencapaian target SDGs diperkirakan baru dapat terealisasi jauh setelah tahun 2030.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas tantangan implementasi SDGs di tingkat daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Namun, kapasitas fiskal dan kualitas data antar daerah dinilai masih sangat timpang. Annisa mencontohkan bahwa sejumlah indikator lingkungan seperti PM2.5 belum sepenuhnya dapat diukur secara optimal di banyak daerah karena keterbatasan alat pemantauan kualitas udara.
Beberapa indikator global bahkan belum memiliki data nasional yang memadai, seperti isu child labor. Selain pemerintah, sektor usaha juga dinilai memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Menurut Annisa, konsep responsible consumption and production harus mendorong produsen untuk bertanggung jawab terhadap limbah dan dampak lingkungan dari produk yang dihasilkan.
Diskusi juga menyoroti persoalan sampah plastik dan circular economy. Annisa menilai bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia masih terlalu berfokus pada hilir, seperti pengolahan sampah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel), dibandingkan perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi sampah sejak awal. Ia menegaskan bahwa prinsip utama circular economy tetap harus dimulai dari reduce, reuse, dan recycle.
“Problem besarnya adalah bagaimana mengurangi sampah sejak awal. Itu bukan hanya tanggung jawab konsumen, tetapi juga produsen,” jelasnya.
Dalam konteks kota berkelanjutan, Jakarta dinilai telah memiliki berbagai instrumen kelembagaan dan regulasi pendukung SDGs. Namun demikian, masih terdapat tantangan mendasar seperti sanitasi, akses air bersih, kualitas udara, dan prioritas pembangunan yang dinilai lebih berorientasi pada konsep “kota global” dibanding “kota sehat”.
Pada bagian akhir diskusi, Annisa mengajak masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam isu pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui forum Musrenbang dan pilihan konsumsi sehari-hari yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan maupun hak pekerja.
Meski mengaku tidak terlalu optimistis target SDGs 2030 dapat tercapai sepenuhnya, Annisa menegaskan bahwa SDGs tetap menjadi framework penting yang harus terus diperjuangkan, bahkan setelah tahun 2030.
“Terlepas apakah targetnya tercapai atau tidak, tujuan pembangunan berkelanjutan tetap worth it untuk diupayakan,” tutupnya.