Jakarta (Tutur.co.id) – Di tengah peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan satu kebijakan yang menyasar sektor yang selama ini kerap luput dari sorotan yakni awak kapal perikanan.
Di hadapan massa buruh, Prabowo mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188. Regulasi ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan.
“Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” kata Prabowo.
Langkah tersebut, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja hingga ke sektor kelautan, wilayah yang selama ini dihuni jutaan pekerja dengan tingkat kerentanan tinggi.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga menyiapkan program pembangunan kampung nelayan dalam skala besar. Sebanyak 1.386 kampung nelayan direncanakan segera diresmikan, dengan target pembangunan mencapai sekitar 1.500 kampung setiap tahun.
“Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan diurus,” ujar Prabowo.
Kampung-kampung nelayan itu dirancang tidak sekadar sebagai permukiman, melainkan sebagai pusat ekonomi berbasis perikanan yang terintegrasi. Fasilitas pendukung seperti cold storage dan pabrik es akan dibangun untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus meningkatkan nilai jual.
“Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” kata Presiden.
Program tersebut sejalan dengan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui skema Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini bertujuan mentransformasi desa pesisir menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan terhubung dari hulu ke hilir.
Dalam implementasinya, sekitar 1.000 kapal kecil akan diintegrasikan dalam sistem berbasis koperasi desa. Sementara itu, kapal-kapal besar akan mendukung operasi laut lepas bersama BUMN perikanan Agrinas Jaladri Nusantara.
Dari sisi ketenagakerjaan, program ini diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 500 ribu tenaga kerja, bahkan hingga 600 ribu orang dalam ekosistem industri perikanan nasional.