Jakarta (tutur.co.id) — Perum Bulog mulai melakukan penyerapan gabah dan beras produksi dalam negeri secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sejak awal 2026. Langkah ini sejalan dengan penugasan pemerintah untuk melindungi petani, menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan tahun ini ditargetkan mencapai 4 juta ton setara beras, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh jajaran kantor wilayah dan kantor cabang Bulog dengan pola jemput bola, mulai dari sawah, titik panen, hingga penggilingan padi.
“Sejak awal tahun 2026, Bulog di seluruh Indonesia sudah mulai melakukan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani dalam negeri. Ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak sekaligus menjaga ketersediaan stok beras nasional,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).
Penyerapan gabah dan beras telah berlangsung di berbagai sentra produksi, mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Di Sumatera, realisasi penyerapan sudah tercatat sejak Januari seiring masuknya masa panen awal tahun di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, hingga Lampung.
Sementara itu, di Pulau Jawa, Bulog bergerak cepat melakukan pengadaan di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Jawa Timur. Sejumlah daerah di Jawa bahkan mencatatkan kenaikan target penyerapan hingga puluhan persen, sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur, Bulog juga mulai menyerap gabah dan beras petani dari Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, hingga Papua. Rizal menegaskan, penguatan stok beras nasional tidak hanya bertumpu pada wilayah barat, melainkan dilakukan secara merata hingga kawasan timur Indonesia.
Adapun penyerapan tahun 2026 difokuskan pada hasil panen petani lokal dengan tetap mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan Rp12.000 per kilogram untuk beras. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga harga di tingkat petani tetap stabil di tengah fluktuasi pasar.
Selain menopang harga petani, pengadaan beras dalam negeri juga ditujukan untuk memastikan ketersediaan stok yang aman dan cukup sepanjang 2026, termasuk dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Rizal memastikan proses penyerapan dilakukan secara transparan dan cepat, dengan melibatkan mitra penggilingan, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri di sejumlah wilayah guna menjaga kelancaran di lapangan.
“Dengan dimulainya penyerapan sejak awal tahun dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, Bulog optimistis target pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya.