Jakarta (tutur.co.id) — Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan RI sama-sama menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global dan gejolak pasar keuangan. BPS menilai sektor manufaktur nasional masih menunjukkan daya tahan kuat, sementara Kementerian Keuangan memastikan Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda menuju krisis ekonomi seperti yang pernah terjadi pada 1998.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sektor manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi pada triwulan I-2026, meskipun perekonomian global dibayangi ketidakpastian geopolitik dan perlambatan perdagangan internasional.
“Di triwulan I itu Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur kita di dalam zona ekspansi,” ujar Amalia di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
BPS mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04% secara tahunan pada triwulan I-2026 dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang subsektor yang berkaitan dengan investasi dan permintaan domestik.
Subsektor industri mesin dan perlengkapan tercatat tumbuh 21,93%, sementara industri komputer, barang elektronik, dan optik naik 10,35%. Adapun industri barang galian bukan logam tumbuh 9,12%.
Menurut Amalia, pertumbuhan itu sejalan dengan meningkatnya impor barang modal yang tercatat tumbuh 14,27% pada periode yang sama.
BPS juga mencatat Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur (IKBM) berada di level 51,37 pada triwulan I-2026. Angka di atas 50 menunjukkan mayoritas pelaku usaha masih memandang kondisi bisnis manufaktur berada dalam fase ekspansi.
Amalia menjelaskan BPS menyusun IKBM berdasarkan survei terhadap sekitar 8.561 perusahaan manufaktur di berbagai subsektor industri nasional.
Meski demikian, ia mengakui pemulihan industri belum merata. Beberapa subsektor masih mengalami tekanan, seperti industri alat angkut yang terkontraksi 5,4% dan industri pengolahan tembakau yang tumbuh negatif 2,8%.
Selain itu, komponen waktu pengiriman dalam IKBM masih berada di fase kontraksi akibat distribusi barang selama Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung lebih lambat dibandingkan periode normal.
“Karena ternyata waktu pengiriman selama Ramadan dan Lebaran itu relatif lebih lama,” kata Amalia.
Secara keseluruhan, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada triwulan I-2026, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.
Optimisme serupa disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung yang menilai hingga saat ini belum ada indikasi krisis ekonomi di Indonesia.
Menurut Juda, secara historis terdapat tiga sumber utama pemicu krisis ekonomi, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan. Namun, ketiga indikator tersebut dinilai belum terlihat dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
“Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis,” ujar Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan krisis fiskal biasanya terjadi ketika defisit anggaran melonjak dan investor kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, seperti yang pernah dialami sejumlah negara Amerika Latin pada dekade 1980-an.
Namun, menurut Juda, kondisi fiskal Indonesia masih relatif sehat dengan defisit APBN tetap dijaga di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Yield surat berharga negara (SBN) juga masih stabil di kisaran 6,5% hingga 6,7%, yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap fiskal Indonesia masih terjaga.
“Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita maka yield akan melonjak,” katanya.
Juda juga memastikan belum terdapat tanda-tanda krisis neraca pembayaran seperti yang terjadi saat krisis Asia 1997–1998. Menurut dia, kondisi transaksi eksternal Indonesia masih relatif seimbang dan sehat.
“Dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced. Jadi krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” ujar Juda.
Selain itu, ia menilai sektor keuangan domestik juga belum menunjukkan gejala gelembung aset atau bubble seperti yang memicu krisis global 2008 di Amerika Serikat.
Di sisi fiskal, Juda mengungkapkan pendapatan negara hingga April 2026 mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Penerimaan pajak tercatat naik 16,1%, sementara belanja negara tumbuh 34,3% dan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026.
Meski belanja meningkat, defisit APBN tetap terkendali di level 0,64% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan posisi Maret sebesar 0,92%.
“Keseimbangan primer bahkan surplus di bulan April ini,” kata Juda.