Jakarta (tutur.co.id) — Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan bahwa perempuan berperan penting sebagai mitra kerja sama (co-creator) dalam pembangunan nasional.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam “Dialog Nasional dan Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, dan Resiliensi Nasional dalam Memperkuat Kepemimpinan Perempuan yang Strategis dan Inklusif” di Jakarta, Rabu, yang digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret lalu.
Ia mengatakan, pemerintah telah menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari transformasi pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
“Transformasi terjadi ketika kita berani mengubah cara berpikir, berani keluar dari pendekatan top-down yang sempit, berani mengakui bahwa solusi tidak selalu datang dari pusat, dan berani menempatkan perempuan sebagai co-creator pembangunan dan bukan hanya sekedar objek (pembangunan),” ujar Febrian, seperti dilansir Antara.
Ia mengatakan, ketahanan nasional sesungguhnya bukan dibangun dari atas (top-down), melainkan berawal dari bawah, yakni keluarga, yang hampir selalu bertumpu pada perempuan.
Ia menyoroti adanya paradoks ketika perempuan menjadi tulang punggung saat krisis, tapi tidak menjadi pusat dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut, menurut dia, tidak hanya menunjukkan ketimpangan sosial, tapi juga kelemahan struktural dalam pembangunan.
“Perempuan adalah yang paling terdampak (saat krisis), tapi seringkali paling tidak didengar. Ketika kebijakan dibuat tanpa perspektif perempuan, maka kebijakan itu akan kehilangan separuh dari realitas. Dan kebijakan yang hilang separuh realitasnya, tentunya akan gagal menjawab krisis secara utuh,” kata Febrian.
Ia pun menegaskan bahwa kesetaraan gender bukanlah agenda tambahan dalam program pemerintah, tapi merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan nasional.
Hal tersebut, lanjut dia, karena peran penting perempuan sebagai pengelola ekonomi keluarga, penjaga stabilitas sosial, penghubung komunitas, serta aktor utama dalam merespons krisis.
Febrian menyatakan, tantangan di masa mendatang, seperti perubahan iklim, bencana, dan ketidakpastian global, akan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan lama yang bersifat top-down dan mengesampingkan peran perempuan tidak akan membangun resiliensi, tapi justru menimbulkan kerentanan.
“Ketika perempuan tidak berada di meja pengambilan keputusan, yang hilang bukan hanya suara, yang hilang adalah efektivitas kebijakan,” tuturnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk mengubah perspektif terhadap pembangunan resiliensi nasional dengan memastikan bahwa perempuan tidak lagi berada di pinggir proses pengambilan kebijakan, tapi terlibat langsung di pusatnya.
“Mari kita ubah cara kita melihat pembangunan, bukan lagi program apa yang kita berikan kepada perempuan, tapi bagaimana kita membangun bersama perempuan sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan, dan sebagai penggerak perubahan,” imbuh Febrian Alphyanto Ruddyard.