Jakarta (tutur.co.id) – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ahok menyebut politik biaya mahal tidak tepat dijadikan alasan untuk mengganti pilkada langsung menjadi tidak langsung.
Menurut Ahok, pada zaman Orde Baru, Indonesia pernah menjalankan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota DPRD.Hasilnya, rakyat hanya menjadi penonton dan tidak peduli terhadap pemilihan.
Pemilihan kepala daerah dengan cara dipilih oleh anggota DPRD, menurut Ahok hanya akan mengakomodir kesepakatan antar ketua umum partai politik. Selain itu, pilkada langsung juga tidak lepas dari politik uang atau membutuhkan biaya yang besar.
“Emang yang jadi bupati, gubernur, tidak nyogok anggota Dewan? Makanya saya bilang keluarkanlah pembuktian terbalik harta pejabat. Disitu akan menyelesaikan banyak masalah. Tinggal buat saja peraturan,” kata Ahok usai acara Ngobras (Ngobrol Santai) bersama pendiri Rumah Perubahan Rhenald Kasali, Jumat (2/1/2026).
Menurut Ahok, besarnya ongkos politik saat mengikuti pilkada bisa dihilangkan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan asal-muasal harta kekayaan yang diperoleh seseorang.
“Dengan cara seperti itu, saya kira kampanye akan menjadi murah. Orang akan berlomba-lomba berbuat baik, kalau saat ini orang cuma berlomba-lomba cari duit untuk berkuasa, atau berlomba-lomba menguasai lewat DPRD, kan Orde Baru sudah pernah ngalamin,” tutur Ahok kepada tutur.co.id.
Lebih jauh politisi PDI Perjuangan ini mengatakan tak yakin dapat mengalahkan kuatnya wacana pilkada tidak langsung. Jika tetap dipaksakan kembali menerapkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD, Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat.
“Kalau dari sisi demokrasi partai politik, logikanya pasti kalah. Tinggal rakyat, terima atau nggak, kita harus percaya, kekuasaan Tuhan yang kasih, Tuhan juga yang ambil. Yang berkuasa pun jangan mengira kamu tidak dapat amanah dari Tuhan,” tegas Ahok.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih dipilih langsung oleh rakyat. Partai-partai tersebut, antara lain, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.
Pelaksanaan Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat dianggap membutuhkan biaya yang tinggi dan dihinggapi oleh banyaknya praktik politik uang. Sehingga para elit politik berpandangan bahwa Pilkada oleh DPRD dapat mengatasi dua masalah tadi.