Bandung (tutur.co.id) – Jelang penutupan tahun 2025, dua Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono mendatangi sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Di Bandung dan Sumedang, Senin, 29 Desember 2025, Wamenkeu Suahasil Nazara memastikan penutupan APBN 2025 berjalan rapi, sekaligus menyiapkan landasan pelaksanaan APBN 2026.
Kementerian Keuangan menyebut periode akhir tahun sebagai fase krusial. Bukan hanya untuk memastikan anggaran terserap, tetapi juga menjamin tata kelola belanja negara dijalankan secara akuntabel—mulai dari administrasi, kontrak, hingga pelaporan.
“Pelaksanaan APBN 2025 yang sudah mendekati akhir tahun merupakan periode yang sangat penting. Kita memastikan seluruh rencana dalam APBN dapat dijalankan, dan bukan hanya sekadar dijalankan, tetapi juga dengan tata kelola yang baik, mulai dari proses administrasi, kontrak, hingga pelaporan,” kata Suahasil dalam keterangannya yang diterima redaksi tutur.co.id.
Ia mengakui beban kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan melonjak signifikan pada hari-hari terakhir tahun anggaran. Namun, menurut Suahasil, tekanan tersebut justru memperlihatkan kesiapan birokrasi fiskal dalam mengamankan penutupan APBN.
“Komitmen pegawai terlihat jelas agar APBN bisa ditutup dengan baik,” ujarnya.
Menatap 2026, Suahasil meminta pengelolaan APBN di Jawa Barat tetap diarahkan pada stabilitas makro dan pertumbuhan yang inklusif. Ia mendorong Kanwil DJPb Jawa Barat tak berhenti sebagai pelaksana administratif, tetapi berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus pemberi masukan kebijakan berbasis data.
Dalam kerangka itu, Kanwil DJPb diposisikan sebagai regional chief economist—membaca denyut ekonomi daerah, mengurai risikonya, dan menyusun rekomendasi fiskal yang kontekstual. Sementara KPPN didorong memperkuat peran sebagai financial advisor bagi satuan kerja dan pemerintah daerah, agar masalah anggaran bisa diantisipasi sejak awal.
Pada waktu bersamaan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyambangi KPPN Jakarta III dan Jakarta VII. Fokusnya serupa: memastikan penutupan APBN 2025 berjalan lancar dan penyerapan anggaran 2026 tidak kembali menumpuk di akhir tahun.
Thomas menekankan pentingnya belanja pemerintah sejak awal tahun anggaran. Menurut dia, pola belanja yang lebih merata menjadi kunci agar APBN benar-benar berfungsi sebagai penopang pertumbuhan. DJPb diminta aktif mendampingi satuan kerja agar pelaksanaan anggaran tepat waktu dan sesuai aturan.
Ia juga mengaitkan percepatan belanja dengan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang dipatok hingga 8 persen. Karena itu, Thomas mendorong identifikasi peluang kolaborasi dalam program prioritas agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan dampak yang lebih nyata.
Rangkaian kunjungan ini menegaskan pesan Kementerian Keuangan di penghujung tahun: APBN bukan sekadar angka di neraca, melainkan instrumen yang harus dijaga ritmenya—ditutup dengan disiplin, dibuka dengan kesiapan, dan dijalankan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Ia menyampaikan perlunya mendorong pelaksanaan belanja pemerintah sejak awal tahun agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan tepat waktu. Dalam konteks tersebut, DJPb diharapkan dapat berperan aktif dalam mendampingi dan membantu satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi landasan penting dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen. Oleh karena itu, percepatan penyaluran anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb perlu terus diupayakan, sejalan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Ia juga mendorong adanya identifikasi peluang kolaborasi dalam program prioritas agar pelaksanaan anggaran dapat memberikan dampak yang lebih optimal.
Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan APBN agar berjalan secara akuntabel, tepat waktu, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.