London (tutur.co.id— Di tengah lawatan ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto tetap memegang kendali agenda dalam negeri. Dari London, presiden menggelar rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video untuk mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)—tim khusus yang dibentuk untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menyelamatkan aset negara.
Rapat yang berlangsung sekitar dua jam pada Senin, 19 Januari waktu setempat, itu diikuti sejumlah pejabat kunci di Jakarta. Hadir antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Sementara Prabowo di London didampingi Menlu Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Agenda utama rapat adalah mengevaluasi progres penertiban kawasan hutan yang selama ini diduga dikuasai secara melawan hukum. Satgas PKH dibentuk pada Januari 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, hanya dua bulan setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden. Sejak awal, tim ini dirancang sebagai instrumen keras negara untuk menertibkan praktik lama perampasan ruang hidup dan sumber daya alam.
Menurut Teddy Indra Wijaya, ratas tersebut membahas laporan terkini Satgas PKH yang pada akhir Desember 2025 telah menyerahkan uang triliunan rupiah hasil penertiban kawasan hutan kepada negara.