Jakarta (tutur.co.id) – Presiden Prabowo Subianto kembali membuat pernyataan menghebohkan dengan menyebut dirinya telah mendapat laporan bahwa saat ini banyak petani yang liburan ke luar negeri. Namun ia tak menyebutkan siapa yang memberikan laporan kepadanya.
Pernyataan yang bisa dibilang kontroversial ini muncul saat Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam Acara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) pada Minggu kemarin, 12 Juli 2026.
“Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri, enggak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang karena kita akan buat petani, nelayan, buruh Makmur,” kata Prabowo.
Namun, dalam pidatonya tersebut, Presiden Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik nama instansi atau siapa oknum/menteri yang memberikan laporan tersebut. Ia hanya menyatakan secara umum bahwa ia menerima laporan tersebut dan menyambutnya dengan positif sebagai indikasi awal peningkatan kesejahteraan.
Pernyataan Presiden Prabowo ini langsung menuai reaksi termasuk di jagat maya. Pertanyaan yang paling banyak muncul tentunya terkait siapa yang memberikan laporan dan petani yang mana yang dimaksud dalam laporan tersebut.
“Siapa yang kasih laporan sih?” tulis akun X, @ardisatriawan dalam unggahan video pidato Prabowo tersebut. “Petani libur ke luar negeri? pasti dia mau cari kerja di sana,” tulis akun @ahmadtarwandi12. “Kasih tahu dong siapa petaninya yang dimaksud?” tulis akun @kosimatkasah.
“Betapa berdosanya kalian yg membuat laporan. Dan betapa bo***nya sekelas presiden gak bisa membedakan laporan itu masuk akal apa tidak. Sampai kapanpun petani gak akan pernah bisa berlibur ke luar negeri. Bedakan petani dgn bos petani,” tulis akun @regar_op0sisi.
Dan masih banyak lagi komentar-komentar netizen yang mempertanyakan kebenaran informasi yang diterima Presiden Prabowo tersebut. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak petani-petani yang masih hidup kekurangan, jika melihat data di luar versi BPS.
Menurut kajian akademis dari pusat studi agraria Institut Pertanian Bogor (IPB) serta data konsolidasi organisasi tani, mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem (memiliki lahan di bawah 0,5 hektar) atau bahkan buruh tani (tidak memiliki lahan sendiri).
Secara teoritis, keuntungan dari kenaikan harga pangan di pasar tidak dirasakan oleh mereka karena skala produksi yang terlalu kecil. Pendapatan dari lahan seminim itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup satu keluarga.
Lebih parah lagi dengan buruh tani. Laporan dari serikat pekerja sektor pertanian menunjukkan bahwa peningkatan upah nominal buruh tani harian sering kali langsung habis tergerus oleh inflasi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak.
Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluarkan potret kritis mengenai situasi pertanian dan kesejahteraan petani di lapangan. SPI mengembangkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) versi mereka sendiri untuk mengukur variabel yang sering luput dari indikator ekonomi makro.
Mulai dari beban biaya input produksi, kedaulatan pangan yang belum tercapai hingga ketimpangan kepemilikan lahan. Belum ditambah dengan ancaman gagal panen dan siklus hutang yang banyak menjerat petani di pedesaan.