Jakarta (tutur.co.id) – Isu mundurnya 60.000 calon mahasiswa yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tengah menjadi sorotan tajam. Menanggapi polemik yang memicu keresahan publik ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bergerak cepat melakukan kajian mendalam untuk membedah akar masalahnya.
Pemerintah menegaskan sikap berhati-hati dan enggan berspekulasi terhadap maraknya calon mahasiswa yang mundur ini. Prioritas utamanya saat ini adalah mengumpulkan data lapangan yang akurat dan valid untuk dapat membedah masalah yang sebenarnya.
Guna merumuskan langkah intervensi yang tepat sasaran, Kemenko PMK segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Pertemuan strategis ini akan melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).
“Tentu kita harus lihat ini satu per satu datanya dan itu yang kita lakukan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, di sela-sela Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Senin 29 Juni 2026.
Ojat menekankan komitmen kuat pemerintah bahwa keterbatasan ekonomi maupun tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak boleh memutus harapan generasi bangsa. Anak-anak bertalenta harus tetap mendapatkan haknya untuk mengecap bangku kuliah.
Sebagai solusi, masyarakat diimbau untuk melirik alternatif Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang inklusif dan ramah kantong. Di samping itu, anak muda juga diingatkan untuk bijak menyaring informasi di media sosial agar tidak mudah termakan hoaks terkait isu ini.