Jakarta (tutur.co.id) — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus pengadaan batu bara untuk memastikan pasokan energi primer PT PLN (Persero) berjalan lebih optimal. Langkah tersebut diambil menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengawasan pengadaan energi primer diperkuat dan persoalan pasokan batu bara tidak terus berulang.
Tim tersebut akan melibatkan PT PLN (Persero), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bahlil mengatakan pembentukan tim dilakukan setelah pemerintah menemukan masih adanya kekurangan kontrak pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN.
“Rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Pemerintah sebenarnya telah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan pasokan hingga sekitar 190 juta ton. Namun hingga saat ini kontrak yang telah terealisasi baru mencapai sekitar 134 juta ton.
Dengan demikian masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara yang belum memiliki kontrak pasokan.
“Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta ton yang sudah dikontrak 134 juta ton, berarti masih kurang sekitar 20 juta ton yang belum dikontrakkan,” katanya.
Bahlil mengungkapkan persoalan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam rapat maraton selama sekitar 5,5 jam bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi beberapa hari lalu.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik nasional sekaligus mengklarifikasi berbagai persoalan yang berkembang terkait pengadaan energi primer.
Ia mengakui PLN menghadapi tantangan tersendiri karena membutuhkan batu bara berkalori menengah (medium calorie coal) yang memiliki kualitas lebih baik untuk menunjang operasional pembangkit. Sementara ketersediaan batu bara dengan spesifikasi tersebut semakin terbatas di pasar domestik.
“PLN dalam kebutuhan 134 juta ton itu membutuhkan batu bara yang medium. Namun jenis batu bara seperti ini semakin sedikit,” ujarnya.
Bahlil menegaskan pembentukan tim pengadaan bertujuan meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam proses penyediaan energi primer PLN. Pemerintah ingin memastikan seluruh kebutuhan batu bara pembangkit dapat terpenuhi tanpa menimbulkan persoalan tata kelola maupun perbedaan data antarinstansi.
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden. Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita,” tegasnya.
Pembentukan tim ini dinilai penting mengingat batu bara masih menjadi tulang punggung pembangkit listrik nasional. Ketersediaan pasokan yang terjamin akan menjadi faktor kunci dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus mendukung kebutuhan energi bagi sektor industri dan rumah tangga di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.