Jakarta (tutur.co.id) – Fakta mengejutkan diungkapkan Ketua Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid terkait carut marut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya terkait poin-poin kerja sama yang harus diteken pihak sekolah dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut temuan lapangan dari JPPI, ada banyak indikasi jika program Makan Bergizi Gratis ini banyak dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Termasuk terkait kerja sama yang tidak transparan antara pihak sekolah dengan SPPG yang menyisakan celah untuk korupsi atau penyelewengan anggaran.
“Waktu awal-awal, sekolah sama sekali tidak diajak ngobrol, tidak dilibatkan. Tiba-tiba disuruh tanda tangan perjanjian kerja sama bahwa sekolah akan menerima makanan dari SPPG. Tapi perjanjiannya harus ditandatangani tanpa negosiasi, termasuk pasal-pasal yang merugikan sekolah,” kata Abdullah Ubaid dalam podcast Bang Don Zuper Opini bersama host Don Bosco Selamun.
Ubai mencontohkan, kalau ada satu ompreng yang hilang, sekolah harus ganti. Lalu kalau ada insiden keracunan atau anak sakit akibat makanan, itu bukan tanggung jawab SPPG dan tidak boleh dilaporkan ke publik, tidak boleh komplain. Bahkan distribusinya pun harus pihak sekolah yang tentu mengganggu proses belajar mengajar.
“Harus tanda tangan, tidak boleh ada negosiasi. Jadi sekolah menjadi objek MBG-nya SPPG,” kata Abdullah Ubaid.
Ubaid juga menyoroti teknis control kesehatan makanan di lapangan. Kata higienis masih jauh dari harapan terlebih dengan tidak adanya control dan monitoring yang lemah. Termasuk pihak sekolah yang tidak diperbolehkan masuk ke SPPG untuk mengecek.
“Sekolah banyak komplain. Anak-anak tidak ada yang makan cuma dibuang. Kenapa? Makanannya tidak enak, rasanya basi, ada ulatnya. Menunya itu tempe lagi, tahu lagi, telur lagi, diputar-putar itu saja. Sekolah kan sering rapat dengan orang tua. Orang tua dapat cerita dari anaknya,” beber Ubaid.
“Padahal guru juga tidak tahu-menahu. Orang tua berharap guru jadi penyambung lidah untuk bicara ke SPPG, tapi sudah tanda tangan kontrak. Sekolah ngobrol dengan SPPG, tidak ada ruang diskusi. Mereka terima saja. Tidak ada mekanisme dialog dan musyawarah antara SPPG dan sekolah,” tambahnya.
Lalu terkait dengan fenomena munculnya beberapa ‘pujian’ untuk MBG, Ubaid menjelaskan bahwa itu muncul karena program ini memang diterapkan pada dua situasi lapangan yang berbeda. Selain tentunya karena memang program ‘pencitraan’ memang dimunculkan.
“Di lapangan ada dua situasi. Saya datang ke daerah dengan angka stunting tinggi, misalnya di NTT. Daerah-daerah dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) sangat rendah, masyarakat miskin tidak punya akses ke pangan, mereka bisa menerima MBG ini. Lepas dari standar gizinya benar atau tidak, pokoknya ada makanan hari itu, karena kalau tidak ada mereka tidak makan,” kata Ubaid.
Dan situasi kedua, lanjut Ubaid, adalah daerah perkotaan seperti Jakarta di mana anak sekolah diantar mobil mewah lalu makanannya dibuang. Kalau hal itu terus dipaksakan dengan skema tidak ada perubahan, tentu saja buang-buang anggaran.
“Lebih baik MBG ditargetkan untuk yang membutuhkan. Sekarang yang komplain: kenapa di kota-kota SPPG ada di setiap tikungan, tetapi di NTT dan Papua SPPG belum menjangkau semuanya?” tegas Ubaid.
Terakhir, Abdullah Ubaid Kembali menegaskan bahwa program MBG ini tidak benar-benar menguntungkan dunia pendidikan. Menurutnya, program ini hanya sebatas proyek yang menguntungkan segelintir orang saja.
Jangan lupa saksikan perbincangan menarik Abdullah Ubaid bersama Don Bosco Selamun dalam podcast Bang Don Zuper Opini yang akan tayang sesaat lagi di Tutur TV.