Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah tren sejumlah negara yang mulai melonggarkan batas defisit fiskal namun tetap menghadapi pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan kombinasi antara disiplin fiskal yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat menjadi bukti ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Suahasil, resiliensi APBN dibangun melalui penerapan kebijakan anggaran yang adaptif (adaptive budget policy). Salah satu contoh penerapannya terlihat pada pengelolaan APBN 2025 ketika pemerintah melakukan penataan ulang anggaran secara besar-besaran.
Pada saat itu, Kemenkeu memangkas anggaran hampir 9% di berbagai lini birokrasi. Langkah efisiensi tersebut berhasil menghemat anggaran hingga hampir Rp170 triliun tanpa mengganggu operasional pemerintahan maupun layanan publik.
Meski melakukan penghematan yang signifikan, perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh sebesar 5,11% sepanjang 2025. Menurut Suahasil, capaian tersebut menunjukkan bahwa disiplin fiskal tidak selalu menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi apabila dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
Ke depan, pemerintah akan terus mengelola defisit anggaran secara pruden. Untuk tahun 2026, defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 2% terhadap PDB. Sementara itu, rancangan APBN 2027 menetapkan target defisit dalam rentang 1,8% hingga 2,4% sesuai arahan Presiden kepada DPR.
“Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan.
Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah, Kemenkeu juga mengarahkan kapasitas fiskal untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional. Fokus dukungan diarahkan pada pembangunan infrastruktur serta penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Selain itu, Kemenkeu menegaskan transformasi peran APBN ke depan akan lebih difokuskan pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial. Sementara pembiayaan investasi publik yang bersifat strategis akan dikelola melalui Danantara.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memperkuat kapasitas investasi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi jangka panjang.