Jakarta (tutur.co.id) – Banjir tak hanya menghanyutkan rumah dan harta warga Aceh Utara, tetapi juga identitas mereka. Kartu Keluarga, KTP elektronik, hingga akta kelahiran hilang bersama arus. Di tengah situasi itu, negara berupaya hadir—Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengirimkan tim khusus untuk menuntaskan administrasi kependudukan warga terdampak.
Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri diterjunkan langsung ke Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan layanan adminduk pascabencana. Mereka berkoordinasi dengan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil serta jajaran pemerintah daerah guna memastikan infrastruktur dan dukungan teknis pelayanan berjalan di tengah kondisi darurat.
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Nuh Al-Azhar, mengatakan fokus utama tim adalah menjangkau warga di wilayah terdampak paling parah. Empat desa di Kecamatan Langkahan menjadi prioritas kunjungan karena kerusakan yang signifikan akibat banjir.
Di desa-desa itu, Dukcapil menyerahkan kembali identitas yang sempat hilang. Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, hingga Kartu Identitas Anak dibagikan langsung kepada warga.
“Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat terdampak bencana, yang meliputi Kartu Keluarga, KTP-el, akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak,” ujar Nuh dalam keterangan yang diterima tutur.co.id.
Tak hanya dokumen, Ditjen Dukcapil juga menyalurkan bantuan sembako—beras, minyak, telur, dan kain sarung—melalui para kepala desa untuk membantu kebutuhan dasar warga yang terdampak.
Pelayanan jemput bola berlanjut di Kantor Kecamatan Langkahan. Di lokasi ini, tim Dukcapil menerbitkan 360 Kartu Keluarga, 109 akta kelahiran, 11 akta kematian, melakukan 124 perekaman KTP-el, serta mencetak 773 keping KTP elektronik.
Menurut Nuh, layanan administrasi kependudukan pascabencana bukan sekadar urusan dokumen, melainkan pintu akses warga terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemulihan ekonomi. Tanpa identitas resmi, warga berisiko tersisih dari seluruh sistem bantuan.
Untuk memastikan layanan berjalan aman dan berkelanjutan, tim Dukcapil juga berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Aceh Utara. Sinergi ini diperlukan agar proses pemulihan adminduk di wilayah terdampak bencana berjalan tertib dan tepat sasaran.
Di Aceh Utara, upaya menuntaskan administrasi kependudukan menjadi penanda kehadiran negara di tengah krisis: memastikan bahwa meski rumah hanyut oleh banjir, hak dan identitas warga tetap utuh.