Jakarta (tutur.co.id) – Peneliti makroekonomi Universitas Indonesia, Teuku Riefky, memberikan pandangannya terkait fenomena pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah 5,61 persen. Riefky menilai hitungan yang sebenarnya di angka 4,89 persen.
Perbedaan angka antara pemerintah dalam hal ini data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Aliansi Ekonom Indonesia ini lah yang menjadi jawaban atas pertanyaan kenapa pertumbuhan ekonomi 5,61 persen tapi rakyat tak merasakan, masih saja merasa susah.
“Dalam hitungan kita, pertumbuhan ekonomi Kaurtal I harusnya 4,89 persen. Ini sudah menghilangkan faktor struktural, berbagai macam inkonsistensi, tapi dua hal mungkin yang menjadi inkonsistensi utamanya itu terkait dengan data pertumbuhan sektor ketenagalistrikan dan manufaktur,” kata Teuku Riefky dalam Diskusi Terbuka Bersama Aliansi Ekonom Indonesia dengan tema 5,61% Tumbuh tapi Rapuh, Sabtu 23 Mei 2026.
Teuku Riefky melanjutkan, korelasi antara sektor manufaktur dan ketenagalistrikan harusnya positif. Namun yang terjadi kemarin itu adalah listrik tumbuh negatif, manufaktur tumbuh positif 5,64%. Lalu adanya kenaikan inventori 25 kali lipat dari sekitar Rp4 triliun jadi Rp104 triliun perubahan inventori yang kalau dalam statistik cukup signifikan, kalau dalam real life jauh lebih signifikan.
“Tapi terlepas dari hal itu yang ingin saya sampaikan adalah perdebatan ini sebetulnya enggak akan terlalu produktif kalau kita berdebat di angkanya. Yang paling penting adalah apakah kemudian 5,61% ini sebetulnya pertanda positif atau enggak?” kata Teuku Riefky.
Teuku Riefky menegaskan bahwa jika pertumbuhan ekonomi 5,61 persen itu memang benar-benar terjadi harusnya tetap dapat ditangkap dari indikator-indikator makroekonomi yang tentu juga positif.
“Contoh, kalau kita lihat Vietnam, Bangladesh, Maroko, Polandia, itu diestimate 3%, tiba-tiba 3,5%, dan dianggap kredibel, biasanya langsung terjadi capital inflow. Artinya apa? artinya ekonominya perform lebih baik dan dipercaya,” katanya.
Nah itu yang tidak terjadi di Indonesia. Saat diumumkan 5,61%, yang terjadi justru capital outflow. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat atau sebagian besar masyarakat ini tidak terlalu percaya dengan angka dari pemerintah tersebut.
“Yang terjadi apa? Kalau kemudian masyarakat ini tidak percaya dengan angka pertumbuhan ekonomi, kalau analis tidak yakin dengan pertumbuhan ekonomi, mereka enggak akan langsung komplain. Mereka enggak akan langsung mendiskreditkan BPS. Mereka enggak akan langsung bilang pemerintah datanya salah. Yang terjadi adalah silently orang-orang akan mendiskon statement pemerintah,” ujarnya.
Dan implikasinya dari itu tentu isu kredibilitas dimana kredibilitas ini costnya mahal karena telah dibangun lama. Kalau ini tidak dijaga, lanjut Teuku Riefky, bisa dihancurkan secara cepat
“Jangankan data salah, datanya benar pun kalau ternyata orang sudah menganggap enggak kredibel, itu bisa sangat costly untuk memperbaiki kredibilitas itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah baik ke pemerintah maupun ke masyarakat, isunya adalah bukan di seberapa kita debat angka benarnya itu berapa. Tapi bagaimana kita menjaga kredibilitas dari angka pertumbuhan tersebut,” katanya.
Satu hal yang juga tak kalah penting dalam pandangan Teuku Riefky, jika angka 5,6 persen itu benar adanya pemerintah tentu tidak akan repot akan mengeluarkan paket kebijakan subsidi.
“Untuk apa melakukan kebijakan stimulus kalau ekonominya tumbuh sehat? Artinya, directly or indirectly, ekonominya juga enggak sehat. Yang ingin saya sampaikan sekarang adalah bahwa pertumbuhan berapapun akan meaningless kalau dia itu tumbuhnya nggak berkualitas,” pungkasnya.