Jakarta (tutur.co.id) – Dua ekonom menyampaikan pandangan berbeda mengenai strategi pembiayaan negara dan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap penerbitan surat utang negara, sementara Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat untuk menjaga kepercayaan investor.
Wijayanto menilai dominasi surat utang sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dikurangi guna menjaga keberlanjutan fiskal dan meminimalkan risiko pembiayaan di tengah kondisi pasar keuangan global yang semakin selektif.
“Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Saat ini, 87 persen utang pemerintah bersumber pada surat utang,” kata Wijayanto, seperti dilansir Antara, di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, komposisi tersebut membuat pembiayaan pemerintah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan sentimen pasar dan pergerakan tingkat suku bunga. Meski penerbitan obligasi global dapat menjadi alternatif ketika permintaan Surat Berharga Negara (SBN) melemah, langkah tersebut dinilai hanya bersifat jangka pendek.
Sebagai solusi jangka panjang, Wijayanto menyarankan pemerintah meningkatkan porsi pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Ia menilai porsi pinjaman dari lembaga multilateral idealnya dapat ditingkatkan hingga sekitar 30 persen dari total utang pemerintah. Selain menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih rendah, pinjaman tersebut juga memiliki tenor lebih panjang dan memberikan fleksibilitas restrukturisasi apabila diperlukan di masa mendatang.
Dalam konteks itu, Wijayanto mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berhasil mengamankan komitmen pendanaan sebesar 17 miliar dolar AS dari AIIB untuk mendukung proyek pembangunan nasional hingga 2029.
Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memandang kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam jalur yang positif. Menurutnya, sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan fundamental domestik yang tetap kuat.
“Pasar melihat fundamental domestik masih cukup kuat,” ujar Josua, seperti dilansir Antara.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen serta inflasi Mei 2026 yang terkendali di level 3,08 persen menjadi faktor utama yang menopang optimisme investor.
Dari sisi fiskal, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target APBN. Sementara pembiayaan utang tercatat sebesar Rp386 triliun atau 46,4 persen dari target tahunan sebesar Rp832,2 triliun.
Menurut Josua, capaian tersebut menunjukkan pemerintah tidak menghadapi tekanan pembiayaan jangka pendek. Tantangan yang perlu dijaga adalah memastikan kebutuhan pembiayaan berikutnya dapat diperoleh dengan biaya yang tetap efisien.
Ia menekankan pentingnya strategi penerbitan surat utang yang fleksibel, komunikasi kebijakan yang konsisten, serta penguatan basis investor domestik untuk menjaga stabilitas pasar obligasi.
Josua juga menyoroti bahwa arus modal asing mulai menunjukkan perbaikan, meskipun sebagian besar masih mengalir ke instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Minat investor terhadap SBN jangka menengah dan panjang, menurutnya, masih perlu ditingkatkan.
Dalam konteks tersebut, kenaikan BI Rate menjadi 5,75 persen dinilai dapat membantu menjaga daya tarik aset rupiah sekaligus meredam tekanan terhadap nilai tukar.
Lebih lanjut, Josua menilai pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit anggaran, penajaman belanja prioritas, serta penundaan program yang belum mendesak.
Ia juga menilai target defisit APBN dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebesar 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta rasio utang di kisaran 40,31 persen hingga 40,64 persen terhadap PDB, menjadi sinyal positif bagi pasar apabila dapat dijalankan secara konsisten.
Selain itu, pendalaman pasar keuangan domestik dinilai perlu terus diperkuat melalui peningkatan peran dana pensiun, perusahaan asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, serta instrumen syariah. Dengan basis investor yang lebih luas, pasar SBN akan menjadi lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing.
“Pemerintah perlu memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, dan instrumen syariah agar pasar SBN lebih dalam, lebih stabil, dan tidak terlalu mudah terguncang oleh sentimen luar negeri,” tutup Josua.