Jakarta (tutur.co.id) — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, merespons polemik pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat desa yang disebut tidak menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) dalam aktivitas sehari-hari.
Menurut Misbakhun, pernyataan Prabowo tidak seharusnya dimaknai secara harfiah, melainkan dipahami sebagai upaya pemerintah menjaga ketenangan publik di tengah gejolak nilai tukar rupiah yang terus melemah.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan dibaca terlalu eksplisit. Upaya Bapak Presiden adalah menenangkan masyarakat bahwa dolar yang begitu tinggi, masyarakat diminta tenang,” kata Misbakhun di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Rupiah diketahui terus tertekan terhadap dolar AS dan sempat menyentuh level Rp17.600 per dolar AS dalam beberapa hari terakhir.
Misbakhun mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi aman. Bahkan, BI memperkirakan rupiah mulai menguat pada Juli 2026.
Ia juga meminta kondisi saat ini tidak dibandingkan dengan krisis moneter 1998 karena struktur ekonomi Indonesia saat ini dinilai jauh berbeda.
“Jangan membandingkan nilai tukar yang ada saat ini dengan nilai tukar pada saat kita menjelang krisis tahun 98. Karena komposisi struktur ekonomi kita saat ini itu berbeda sekali,” ujar Misbakhun.
Menurut dia, Prabowo tidak sedang membenturkan kelompok kaya dan miskin ataupun menutup fakta bahwa pelemahan rupiah berdampak terhadap harga barang. Pernyataan tersebut disebut bertujuan menjaga stabilitas psikologis masyarakat agar tidak terjebak kepanikan.
“Kalau kemudian ada pengamat membandingkan dengan ‘Oh BBM kita diimpor pakai dolar’. Ya semua orang tahu. Tapi pesan itu adalah pesan seorang pemimpin kepada rakyatnya dalam rangka menenangkan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah ingin mencegah kepanikan publik yang dapat memicu rumor dan mengganggu stabilitas sosial.
“Jangan sampai di warung kopi ngomongin dolar, di warung indomie ngomongin dolar, terus di mana-mana ngomongin dolar,” ujar Misbakhun.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ucapan Prabowo terkait masyarakat desa yang tidak memakai dolar disampaikan dalam konteks menghibur rakyat.
“Untuk menghibur rakyat aja di situ. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu kemarin itu, nggak apa-apa ngomong begitu,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Purbaya juga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, termasuk dari sisi fiskal dan pengelolaan APBN. Ia membantah anggapan yang menyebut kondisi APBN bermasalah.
“Fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. APBN kita yang sebagian majalah ekonomi bilang berantakan. Nggak, kita bagus sekali,” ujarnya.
Menurut Purbaya, strategi pemerintah saat ini tidak hanya bertumpu pada belanja negara, tetapi juga mendorong sektor swasta agar lebih aktif menopang pertumbuhan ekonomi.
Ia mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,6% di tengah kondisi global yang sedang bergejolak.
“Strategi kita bukan hanya belanja pemerintah, tapi kita juga mengaktifkan sektor swasta. Makanya pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 persen triwulan pertama karena swasta juga mulai bergerak,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan masyarakat desa tidak perlu terlalu khawatir terhadap pelemahan rupiah karena aktivitas sehari-hari mereka tidak menggunakan dolar AS.
“Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, nggak usah kalian khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar,” ujar Prabowo saat peresmian 1.062 Koperasi Desa Merah Putih, Sabtu (16/5/2026).