Jakarta (tutur.co.id) — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) di tengah pelemahan rupiah menuai sorotan dari kalangan ekonom. Sejumlah peneliti menilai pernyataan tersebut terlalu menyederhanakan dampak depresiasi rupiah terhadap kehidupan masyarakat, terutama di pedesaan.
Prabowo sebelumnya menanggapi kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS dalam beberapa waktu terakhir. Saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Prabowo mengatakan masyarakat desa tidak terlalu terdampak gejolak kurs karena tidak menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari.
“Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pake dolar, kok,” ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan kondisi ekonomi nasional masih cukup kuat di tengah ketidakpastian global.
“Pangan aman, energi aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke,” katanya.
Dalam kesempatan berbeda saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Prabowo kembali menyinggung dampak pelemahan rupiah yang menurutnya lebih dirasakan kelompok masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri maupun pelaku usaha.
“Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Hayo siapa ini? Ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, ya, mau apa, Indonesia kuat,” ungkapnya.
Namun, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai pernyataan tersebut benar secara harfiah tetapi kurang lengkap bila dilihat dari perspektif ekonomi makro.
“Namun, harga barang yang mereka konsumsi tetap bisa dipengaruhi dolar melalui jalur tidak langsung, seperti BBM, LPG, pupuk, obat, alat kesehatan, bahan baku pangan, ongkos angkut, barang produksi pabrik, serta komponen impor yang digunakan dalam rantai pasok,” ujar Josua kepada tutur.co.id, Minggu (17/5/2026).
Menurut Josua, pelemahan rupiah memang tidak langsung terasa di desa, tetapi dampaknya akan muncul secara bertahap melalui kenaikan biaya produksi dan distribusi.
“Dolar mungkin tidak ada di dompet masyarakat desa, tetapi pengaruhnya bisa hadir dalam harga barang yang mereka beli. Karena itu, komunikasi publik perlu hati-hati agar tidak terkesan meremehkan risiko nilai tukar,” katanya.
Ia menjelaskan, tekanan kurs biasanya pertama kali dirasakan pelaku usaha, distributor, dan produsen yang bergantung pada bahan baku impor maupun energi. Selanjutnya, kenaikan biaya tersebut akan diteruskan ke harga barang konsumsi masyarakat.
“Petani membutuhkan pupuk, pestisida, solar, alat mesin pertanian, dan biaya angkut. Nelayan membutuhkan BBM dan suku cadang,” ujar Josua.
Menurut dia, pelemahan rupiah yang bersamaan dengan tingginya harga minyak dunia dapat meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat desa.
Josua juga mengingatkan pentingnya konsistensi komunikasi pemerintah dan otoritas moneter. Ia menilai perbedaan nada komunikasi terkait pelemahan rupiah berpotensi memengaruhi persepsi pasar.
“Jika pemerintah menyampaikan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar, sementara BI terus melakukan stabilisasi rupiah, pasar dapat membaca ada perbedaan cara pandang antara otoritas fiskal dan moneter. Ini berbahaya karena nilai tukar bukan hanya soal permintaan dan pasokan dolar, tetapi juga soal kepercayaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski cadangan devisa Indonesia masih berada di level aman sebesar US$146,2 miliar atau setara 5,8 bulan impor, jumlah tersebut telah turun sekitar US$10,3 miliar dibanding akhir 2025 akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah dan upaya stabilisasi rupiah.
Pandangan serupa disampaikan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Carunia Mulya Firdausy. Menurut dia, masyarakat desa memang tidak menggunakan dolar secara langsung, tetapi kenaikan kurs tetap berdampak pada harga barang kebutuhan pokok.
“Namun secara tidak langsung kenaikan dolar terhadap rupiah berpengaruh pada naiknya harga barang-barang di desa. Hal ini akibat biaya produksi barang dan jasa yang dikonsumsi di desa juga naik (cost push inflation) dan juga pengaruh naiknya harga barang impor (import inflation),” ujar Carunia kepada tutur.co.id.
Carunia menilai kenaikan harga kebutuhan pokok akibat pelemahan rupiah pada akhirnya akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat desa.
“So, statement tersebut tidak tepat alias politis,” tutupnya.