Jakarta (tutur.co.id) — Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kini menyentuh level Rp17.600 per dolar AS, terlemah sepanjang sejarah. Di tengah tekanan kurs yang terus meningkat, Prabowo menilai kondisi ekonomi nasional masih tetap aman.
“Saya yakin sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar ‘Indonesia akan collapse, akan chaos’… Orang rakyat di desa enggak pake dolar kok,” ujar Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Prabowo, ketahanan pangan dan energi Indonesia masih relatif terjaga meskipun banyak negara lain menghadapi tekanan ekonomi global.
“Pangan aman, energi aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke,” katanya.
Namun, sejumlah ekonom menilai pernyataan tersebut terlalu menyederhanakan dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna, mengatakan secara literal pernyataan Prabowo memang benar karena masyarakat desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar AS. Meski begitu, menurut dia, hampir seluruh rantai produksi domestik tetap sangat dipengaruhi mata uang dolar.
“Secara literal pernyataan itu benar, tetapi sebagai pembacaan ekonomi terlalu menyederhanakan. Dollar tidak perlu masuk ke dompet petani untuk membentuk harga yang mereka bayar,” ujar Ariyo kepada tutur.co.id, Minggu (17/5/2026).
Ariyo menjelaskan, sekitar 70% impor Indonesia masih berupa bahan baku dan bahan penolong, sementara 20% lainnya merupakan barang modal. Kondisi itu membuat aktivitas produksi dalam negeri, termasuk sektor pertanian dan pangan di desa, tetap bergantung pada input berbasis dolar AS.
Ia mencontohkan bahan baku pupuk NPK yang masih mengandalkan impor fosfat dan kalium, serta kebutuhan energi seperti solar untuk pompa air, mesin penggilingan padi, hingga perahu nelayan yang mengikuti harga minyak dunia. Selain itu, pakan ternak dan bahan baku obat-obatan juga masih banyak diimpor.
Menurut Ariyo, pelemahan rupiah juga berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah. Dengan asumsi nilai tukar APBN 2026 berada di kisaran Rp16.000 per dolar AS, posisi rupiah di level Rp17.500–17.600 akan meningkatkan beban subsidi energi dan pupuk serta pembayaran bunga utang valas pemerintah.
“Ada tekanan ganda: subsidi energi dan pupuk membengkak, beban bunga utang valas naik. Ruang fiskal untuk Dana Desa dan transfer ke daerah jadi lebih sempit,” ujarnya.
Ia menambahkan, klaim ketahanan pangan dan energi lebih menggambarkan ketersediaan stok, sementara dampak pelemahan rupiah bekerja melalui kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat.
“Klaim ketahanan pangan-energi memang sebagian didukung data, namun itu variabel kuantitas (stok). Dampak kurs bekerja lewat harga (biaya pokok, daya beli riil). Dua hal yang tidak saling menggantikan,” kata Ariyo.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Kerja Sama Indef, Imamduddin Abdullah. Menurut dia, masyarakat desa tetap terdampak pelemahan rupiah meskipun tidak memegang dolar AS secara langsung.
“Memang orang desa tidak pegang dolar, tapi banyak barang yang mereka pakai harganya dipengaruhi dolar: BBM, LPG, pupuk, obat, pakan ternak, alat pertanian, bahan pangan impor, sampai ongkos logistik,” ujar Imam kepada tutur.co.id.
Ia menilai kenaikan biaya impor akibat depresiasi rupiah pada akhirnya akan diteruskan ke harga barang di pasar dan warung, termasuk di pedesaan.
“Kalau rupiah melemah, biaya impor naik, biaya produksi naik, lalu pelan-pelan masuk ke harga barang di pasar atau warung. Jadi dampaknya tetap sampai ke desa, walaupun tidak langsung kelihatan,” katanya.
Menurut Imam, kelompok masyarakat kecil justru menjadi pihak paling rentan terhadap pelemahan rupiah karena kenaikan harga kebutuhan pokok belum tentu diikuti peningkatan pendapatan.
“Jadi masalah kurs bukan cuma urusan orang yang ke luar negeri atau pegang dolar. Tapi sebenarnya rakyat kecil justru paling rentan, karena harga naik tapi pendapatan mereka belum tentu ikut naik,” tegasnya.