Jakarta (tutur.co.id) — Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan kemerdekaan pulau Arktik tersebut. Menurutnya, pembahasan itu justru berisiko mengorbankan hak Greenland untuk menentukan nasib sendiri, terutama di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nielsen menyusul meningkatnya ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih kendali atas Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark.
“Saya rasa ini bukan saatnya untuk membicarakannya. Kita tidak boleh mempertaruhkan hak kita untuk menentukan nasib sendiri ketika negara lain berbicara tentang mengambil alih wilayah kita,” kata Nielsen dalam wawancara dengan media lokal Greenland, seperti dikutip AFP, Rabu (14/1/2024).
Pernyataan itu muncul hanya beberapa jam sebelum digelarnya pertemuan penting di Gedung Putih antara pejabat Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat yang membahas posisi strategis Greenland di kawasan Arktik.
Nielsen menekankan bahwa meskipun aspirasi politik di masa depan tetap terbuka, dalam kondisi saat ini Greenland memilih untuk tetap berdiri bersama Denmark.
“Itu tidak berarti kita tidak akan menginginkan sesuatu yang berbeda di masa depan. Tetapi di sini dan sekarang, kita adalah bagian dari kerajaan (Denmark), dan kita berdiri bersama kerajaan tersebut. Itu sangat penting dalam situasi serius ini,” ujarnya.
Pada Rabu (14/1), Menteri Luar Negeri Denmark dan mitranya dari Greenland dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio serta Wakil Presiden JD Vance. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan, setelah Vance tahun lalu mengkritik Denmark karena dinilai kurang serius dalam menjaga keterlibatan militer di Greenland.
Nielsen berharap pertemuan tersebut dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara pihak-pihak terkait.
“Saya berharap setelah pertemuan ini, kita dapat membangun dialog yang lebih normal dan saling menghormati dengan Amerika Serikat,” katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (12/1), Nielsen secara tegas menyatakan bahwa jika Greenland harus memilih antara tetap menjadi bagian dari Denmark atau bergabung dengan Amerika Serikat, maka pilihannya jelas.
“Jika harus memilih, kami memilih Denmark,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden AS Donald Trump hanya berkomentar singkat, “Yah, itu masalah mereka.”
Trump sebelumnya bahkan tidak sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih Greenland, meskipun wilayah tersebut merupakan bagian dari Denmark, yang juga merupakan anggota NATO.
“Kita harus percaya bahwa prinsip-prinsip tatanan dunia tidak akan diinjak-injak,” kata Nielsen. Ia memperingatkan bahwa pelemahan prinsip demokrasi dan kedaulatan dapat memicu dampak luas secara global.
“Jika kita mulai mempermainkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, kita akan menghadapi masalah serius bukan hanya di Greenland, tetapi di seluruh dunia,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen berupaya meredakan kekhawatiran Washington dengan menegaskan bahwa Denmark telah meningkatkan kehadiran militernya di Greenland. Ia juga menyebut tengah menjalin diskusi dengan negara-negara sekutu terkait peningkatan peran NATO di kawasan Arktik.
Isu Greenland kembali mencuat sebagai sorotan geopolitik global seiring meningkatnya kepentingan strategis kawasan Arktik, baik dari sisi keamanan, jalur perdagangan, maupun potensi sumber daya alam.